Perumda Pembangunan Sarana Jaya Berkomitmen Permudah Kepemilikan Hunian

NERACA

Jakarta - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepemilikan hunian bagi warga Jakarta.

Melalui program DP 0 Rupiah, Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah merampungkan pembangunan hunian Solusi Rumah Warga (Samawa) Klapa Village yang nyaman dengan fasilitas lengkap di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sementara, untuk DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys mengatakan, sebagai perusahaan properti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen menjalankan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga Jakarta.

"Saat ini, DKI Jakarta memiliki backlog kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10 persen. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk," ujarnya, Jumat (14/2).

Menurutnya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibu kota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

"Program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi warga DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah," terangnya.

Indra menjelaskan, hunian vertikal menjadi solusi atas tingginya harga tanah di Jakarta. Sehingga, warga bisa tetap memiliki rumah sendiri dengan harga yang terjangkau.

"Selain menyediakan rumah hunian DP 0 Rupiah, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, Jakarta Pusat, bernama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang yang akan menyerupai Sudirman Central Business District atau SCBD," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono menuturkan, Pemprov DKI Jakarta juga berinovasi dengan berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.

"Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Rupiah, penataan kawasan permukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun. BUMD seperti Perumda Pembangunan Sarana Jaya membawa special mission vehicle untuk membangun Jakarta," ucapnya.

Ia menambahkan, tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menata permukiman kumuh secara kolaboratif. Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.

"Dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," tuturnya.

Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, A Hadi Prabowo menyampaikan, kepemilikan hunian milik sendiri di Jakarta masih berada di angka 47,12 persen. Sedangkan, yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88 persen.

"Backlog di DKI Jakarta di tahun 2015 mencapai 1.276.424 unit rumah. Melihat kondisi ini, pembangunan rumah vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," tegasnya.

Senada dengan ini, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menyebut, sekarang ini Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, namun tidak berkualitas. Terlebih, jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah.

"Pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi," tandasnya.

Untuk diketahui, Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah menyelenggarakan diskusi dengan media bertajuk "Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020" di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (13/2).

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono; Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, A Hadi Prabowo; Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja; dan Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys. Mohar