Pemkot Serang Apresiasi Hasil Penelitian PWKS Tentang KIP

Pemkot Serang Apresiasi Hasil Penelitian PWKS Tentang KIP

NERACA

Serang - Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengapresiasi penelitian yang dilakukan Persatuan Wartawan Kota Serang (PWKS) chapter media online tentang keterbukaan informasi publik (KIP) di pemerintahan setempat.

Ekspos hasil penelitian tersebut disampaikan di depan Wakil Wali Kota Serang, Kepala Diskominfo dan Komisi Informasi Banten di Aula Redaksi Satu Banten News, di Serang, Jumat (17/1).

Subadri mengatakan bahwa hasil penelitian tersebut dan akan dijadikan salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi OPD pada Selasa mendatang. Namun demikian Subadri sedikit bingung dengan hasil penelitian PWKS yang menempatkan OPD tidak melakukan pembaruan informasi secara berkala, sedangkan Pemkot Serang dalam hal keterbukaan informasi publik mendapat peringkat ketiga dengan kategori informatif."Tapi tetap hasil penelitian ini menjadi acuan kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi," kata Subadri.

Dalam eksposnya Koordinator Penelitian Nahrul menyampaikan beberapa hal yang diteliti yaitu berupa informasi laporan keuangan, rencana kerja anggaran setiap OPD, dokumen pelaksanaan anggaran, struktur organisasi dan pembahasan kegiatan OPD di website resmi.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 33 OPD, hanya meneliti 26 OPD, karena pihaknya mengecualikan enam kecamatan dan KORPRI. Dari hasil keseluruhan, Nahrul mengatakan mayoritas OPD tidak melakukan pembaruan informasi yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Menanggapi penilaian PWKS, Kepala Diskominfo Kota Serang Hari Pamungkas mengatakan Diskominfo sudah memberikan website CMS kepada masing-masing OPD, dan selalu mengingatkan untuk dapat digunakan. Jika masih kurang terkait informasi publik, masyarakat dapat membuka website ppid.serangkota.go.id.

Hari juga menjelaskan ada hal yang harus dipahami oleh PWKS, bahwa Informasi yang disajikan oleh OPD itu berbeda dengan informasi publik yang disajikan. Karena informasi itu sama dengan berita, sedangkan informasi publik adalah data atau dokumen yang dikuasai oleh lembaga, begitu pun cara penyajiannya juga berbeda. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Hunian Milenial Lengkap dan Terjangkau di Bogor

Jakarta-Sebuah apartemen hunian milenial lengkap dengan pelayanan Smart Living yang disediakan Suwardana Park hadir di perhelatan properti terbesar nasional, Indonesia…

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…