NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat implementasi revolusi industri 4.0 pada pasar lelang komoditas (PLK) dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) PLK pada 11─14 Februari 2020 di Medan, Sumatra Utara.

Kegiatan diselenggarakan sebagai manajemen pengetahuan mengenai sistem pasar lelang terpadu (SPLT). Bimtek PLK bertujuan mencetak sumber daya manusia yang menguasai SPLT sehingga sistem tersebut dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi.

”Bimtek pasar lelang merupakan ujung tombak implementasi SPLT. Melalui bimtek ini, seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam memajukan kegiatan PLK di masingmasing daerah. Peserta yang sudah menguasai SPLT juga diharapkan melakukan diseminasi kepada operator lainnya sehingga kegiatan PLK mampu meningkatkan konstribusi kegiatan perdagangan berjangka komoditi pada perekonomian nasional,” ujar Kepala Badan Pengawas Perdagagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tjahya Widayanti.

Menurut Tjahya, PLK merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan harga yang transparan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, penjual, dan pembeli. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan.

”Strategi pengembangan PLK saat ini diarahkan pada revitalisasi pasar lelang yang mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. Dengan adanya revitalisasi pasar lelang diharapkan akan dibentuk lembaga penyelenggara pasar lelang yang mampu melihat peluang bisnis dalam pengembangkan pasar lelang yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia. Termasuk potensi PLK untuk mendukung ekspor komoditas pada produk yang disimpan di gudang sistem resi gudang (SRG) dan diperdagangkan melalui transaksi multilateral di bursa berjangka komoditi," tutur Tjahya.

Pengembangan revitalisasi pasar lelang, lanjut Tjahya, tidak terlepas dari dinamika yang muncul. Dengan revitalisasi diharapkan pasar lelang akan semakin fokus pada komoditi unggulan daerah setempat dan fokus memantau penyelesaian transaksi lelang, meningkatkan pengawasan pelaksanaan lelang, serta hanya memfasilitasi transaksi di arena lelang sehingga peserta lain mendapatkan kesempatan melakukan penawaran.

Sementara itu, Bappebti telah membangun SPLT yang wajib digunakan penyelenggara pasar lelang di bawah naungan Bappebti. "Beberapa fitur dalam SPLT antara lain transaksi secara daring, dapat diakses melalui komputer atau ponsel, dan mendukung siaran langsung. Selain itu, SPLT juga mampu memperdagangkan resi gudang dengan memasukkan nomor resi gudang dan blanko resi gudang saat melakukan penjualan," jelas Tjahya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Ninuk Rahayuningrum menambahkan, acara bimtek diikuti 60 peserta yang berasal dari perwakilan dinas provinsi yang membidangi perdagangan dan calon penyelenggara PLK di sembilan daerah yaitu Jambi, Riau, Lampung, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Turut hadir sebagai peserta yaitu tiga dinas provinsi yang membidangi perdagangan yang akan menjadi calon penyelenggara baru PLK yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Banten; serta lima penyelenggara swasta yang telah melaksanakan revitalisasi pasar lelang seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Percepatan implementasi merupakan langkah yang dilakukan Bappebti untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI tentang teknologi informasi dan komunikasi yang berperan meningkatkan efisiensi perdagangan pada revolusi industri 4.0,” pungkas Ninuk.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita  mengakui bahwa saat ini, teknologi industri 4.0 yang umumnya bebasis pada digital, dinilai bisa menjadi tools dalam mendukung produktivitas sektor industri secara lebih efisien sehingga dapat mendongkrak daya saing.

“Dengan hadirnya teknologi industri 4.0, kami melihat, bisa membantu untuk menekan berbagai biaya dari sebuah proses produksi. Bahkan, di era tersebut, tidak perlu dikhawatirkan tentang dampak ketersediaan lapangan kerja,” kata Agus .

Agus meyakini, penerapan industri 4.0 bisa menimbulkan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja baru. Contohnya, perusahaan rintisan (startup) yang kian marak bermunculan di dalam negeri, sebagian ada yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. “Gojek misalnya. Jadi, industri 4.0 juga membuka peluang-peluang bisnis baru,” ungkap Agus.

Oleh karena itu, menurut Agus pemerintah fokus dan memberikan perhatian lebih dalam upaya pengembangan pelaku IKM karena sektor tersebut dinilai mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Dalam sejarahnya, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi, IKM merupakan salah satu sektor usaha yang bisa bertahan,” terang Agus.

Apalagi, kata Agus, hingga 15 tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan jumlah wirausaha muda, termasuk pelaku IKM. “Pemerintah telah meluncurkan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini tidak hanya diimplementasikan untuk industri skala besar saja, tetapi juga untuk sektor IKM,” imbuh Agus.

Menurut Agus, peran startup sebagai kaum muda millenial sangat penting dalam membawa Indonesia lebih cepat menuju revolusi industri 4.0. Inovasi para startup ini diharapkan akan memberikan solusi bagi industri dan masyarakat dalam mengadopsi teknologi, sehingga menjadi lebih efisien dalam hal biaya, energi, dan waktu.

Untuk itulah, Agus menghimbau program kompetisi “Startup4Industry” yang digagas oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), menjadi sebuah jembatan inovasi karya anak bangsa terhadap kebutuhan industri saat ini.