Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)

Takehiko Nakao telah secara resmi meletakkan posisinya sebagai Presiden Asian Development Bank (ADB) pada 16 Januari 2020. Selama enam setengah tahun masa kepemimpinannya, Nakao memiliki berbagai capaian antara lain: (i). menyusun visi 2030 yang tetap mempertahankan upaya untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan memperluas visi untuk mencapai kemakmuran, inklusifitas, ketahanan, dan keberkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik, (ii). melakukan penggabungan permodalan antara ADB dengan Asian Development Fund (ADF – dana khusus hibah bagi negara berpendapatan rendah) yang mampu meningkatkan asistensi ADB sampai dengan USD17 miliar per tahun, dan (iii). meningkatkan kinerja ADF 12 menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan ADF X dan ADF XI. Selain itu, ADB juga menetapkan sampai dengan 2024 sektor swasta akan mendapatkan porsi asistensi sepertiga dari keseluruhan asistensi yang diberikan.

Apakah sang pengganti dapat melanjutkan keberhasilan tersebut? Pertanyaan ini selalu mengemuka saat pergantian pucuk pemimpin sebuah organisasi. Tidak mau berlarut, Jepang sebagai negara pemegang saham terbesar di kawasan (15,57%) mengusulkan Masatsugu Asakawa Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang untuk menggantikan Nakao segera setelah Nakao mengumumkan pengunduran dirinya. Asakawa memiliki pengalaman dalam jabatan tinggi di Kementerian Keuangan Jepang dengan posisi tertinggi sebagai Wakil Menteri Bidang Hubungan Internasional. Asakawa juga terlibat dalam penyelenggaraan G20 Osaka Summit dan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di bawah presidensi Jepang tahun 2019 sebagai Deputi Keuangan.

Pemilihan dan Tantangan Presiden Baru

Pemilihan Presiden ADB dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh Dewan Gubernur. Masing-masing Gubernur memiliki voting power yang berbeda sesuai dengan jumlah penyertaan modal ke ADB. Hasil pemilihan suara tersebut diumumkan pada 2 Desember 2019 dengan suara bulat mendukung Asakawa. Keberhasilan Asakawa menjadi Presiden ADB ke 10 membuktikan kuatnya Jepang di ADB. Sejak ADB berdiri pada tahun 1966, Presiden ADB selalu dijabat oleh wakil dari Jepang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan modal dan lobi yang kuatlah yang mampu mempertahankan posisi tertinggi ADB tersebut.

Saat ditinggalkan oleh Nakao, ADB tengah berproses menuju tercapainya Visi 2030. Visi 2030 diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. ADB mendukung negara anggota berkembang dalam mempercepat tercapainya SDGs, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan aksi iklim (SDG 13). ADB juga berkontribusi pada sepuluh tujuan lainnya dalam SDGs.

Selain Visi 2030, ADB juga sedang membahas replenishment (penambahan) kontribusi ke ADF 13 bersama negara donor. ADF merupakan dana khusus yang dibentuk untuk menyalurkan pinjaman konsesional dan hibah ke negara miskin. Semenjak penggabungan permodalan ADB dan ADF, peran ADF terbatas pada penyaluran hibah. Replenishment ADF 13 merupakan penambahan kontribusi ke-13 sejak dibentuknya ADF. Pada replenishment sebelumnya, ADF 12 mendapatkan dukungan 34 negara donor antara lain Australia, Austria, Belgia, Brunei Darussalam, Kanada, Republik rakyat Tiongkok, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Luksemburg, Malaysia, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugis, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Turki, Inggris, dan  Amerika Serikat.

November 2019 lalu telah dilaksanakan ADF 13 Replenishment Meeting yang pertama. Replenishment ADF 13 menghadapi tantangan yang berbeda dari ADF sebelumnya mengingat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, peningkatan tensi perang dagang, dan pergeseran kondisi sosial politik. Aliran pengungsi yang menuju Eropa karena konflik Suriah dan “musim semi Arab” tidak hanya terjadi di wilayah Asia namun juga Afrika. Hal tersebut mampu mengalihkan perhatian sebagian negara donor yang memiliki kepentingan di Eropa. ADF yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik tidak akan mampu menangani isu pengungsi di Eropa dan penanganan pasca konflik di Afrika. Selain itu, ADF replenishment hampir bersamaan dengan International Development Association (IDA – World Bank Group) replenishment sebuah organisasi yang memiliki mandat yang sama dengan ADF namun dengan wilayah operasi di seluruh dunia. Berbagai faktor tersebut dikhawatirkan akan dapat menurunkan kontribusi donor ke ADF.

Peran Strategis Indonesia

Presiden Asakawa menghadapi tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, Dewan Gubernur ADB perlu mengawal agar operasional ADB minimal berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan kinerja ADB tentu harus selalu didukung demi peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional organisasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peran strategis untuk mengawal Presiden Asakawa. Indonesia merupakan negara anggota sekaligus pendiri ADB dengan kepemilikan saham terbesar ke-6 (5,434%). Dengan saham tersebut, Indonesia memiliki voting power 4,646%. Keanggotaan Indonesia di ADB disahkan melalui ratifikasi Agreement Establishing the Asian Development Bank melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank). Undang-Undang tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia Di Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Dalam rangka mengawal keanggotaan, Menteri Keuangan ditetapkan sebagai Gubernur ADB untuk Indonesia. Saat ini Indonesia juga memiliki wakil di ADB yang duduk sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development. Indonesia juga menempatkan perwakilan tetap dalam jabatan Direktur Eksekutif ADB untuk Armenia, Kepulauan Cook, Fiji, Indonesia, Kirgiztan, Selandia Baru, Niue, Samoa, dan Tonga (Suite 5 Constituency) yang baru saja terpilih menjadi Ketua Dewan Direksi.

Posisi Indonesia tersebut strategis untuk menjadi penyeimbang kebijakan ADB. Pemerintah Indonesia harus terus mengawal agar kebijakan ADB tetap proporsional antara kepentingan negara berkembang dan negara maju yang sama-sama merupakan anggota ADB. Pertemuan ADB yang bersifat multilateral juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk mempromosikan kerja sama antar negara dengan semangat multilateralisme. Semangat multilateralisme diterapkan dengan mengutamakan kepentingan bersama antar negara di atas kepentingan sepihak suatu negara. Pemerintah Indonesia juga harus tetap mendorong proses reformasi di ADB untuk dapat terus-menerus melakukan perbaikan di semua sisi termasuk penerapan tata kelola yang baik di semua tingkatan kebijakan. Pada tingkatan tata kelola yang lebih mapan, bukan tidak mungkin calon Presiden ADB tidak hanya berasal dari Jepang. Terakhir, pemerintah juga harus mendorong ADB untuk mendukung negara anggota berkembang dalam proses reformasinya masing-masing melalui berbagai instrumen yang dapat diterapkan.

Sampai saat ini belum terlihat perubahan arah kebijakan ADB di bawah Presiden Asakawa. Presiden Asakawa dijadwalkan bertemu pertama kali dengan Dewan Gubernur pada ADB Annual Meeting pada 2 – 5 Mei 2020 di Korea Selatan. Apakah akan ada kejutan? Kita tunggu saja. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi