NERACA

Jakarta - Komitmen pemerintah dalam mendorong ekspor tidaklah main-main. Salah satunya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan selain memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), KKP memiliki peran strategis untuk mengawal kedaulatan perikanan Indonesia, di antaranya dengan mencatat lalu lintas ikan antar wilayah secara berkesinambungan.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri kabinet kerja untuk meningkatkan kinerja ekspor, termasuk ekspor komoditas perikanan, BKIPM terus melakukan penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar ekspor hasil perikanan Indonesia diterima di berbagai negara di dunia.

Menurut Kepala BKIPM, Rina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap pemasukan atau pengeluaran komoditi perikanan yang masuk ke atau dari wilayah Republik Indonesia harus dilaporkan kepada petugas BKIPM dan dilakukan tindakan karantina. Hal ini untuk memastikan komoditi tersebut bebas dari penyakit serta aman untuk dikonsumsi.

Penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, kata Rina, dilakukan melalui penerapan Cara Karantina Ikan yang baik (CKIB) di unit usaha pembudidaya ikan, penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) di unit pengolahan ikan (UPI), dan penerbitan Health Certificate (HC) sebagai jaminan bahwa produk yang diekspor sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia.

“Dengan penjaminan ini, hasil perikanan Indonesia telah diterima 158 negara di dunia dan mampu bersaing di pasar internasional,” kata Rina di Jakarta.

Menurut Rina, pasar utamanya yaitu Amerika Serikat diikuti oleh Tiongkok, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Italia, dan Hong Kong.

Sementara itu, komoditas utama ekspor hasil perikanan Indonesia antara lain udang, tuna dan jenis pelagis lainnya, cumi-cumi atau gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, serta rumput laut.

Sekadar informasi, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia memperlihatkan peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp73.681.883.000 di mana nilai tersebut meningkat sebesar 10,8% dibandingkan dengan periode tahun 2018 yaitu senilai Rp66.487.580.000 dengan rincian:

Pertama, nilai ekspor untuk komoditi perikanan konsumsi pada tahun 2019, naik 10,1% dibanding pada Tahun 2018. Kedua, nilai ekspor untuk Komoditi Perikanan Non Konsumsi Pada Tahun 2019, naik 32% dibanding pada Tahun 2018. Ketiga, volume ekspor untuk Komoditi Perikanan Konsumsi Hidup Pada Tahun 2019, lebih tinggi 24 % dibanding pada Tahun 2018.

Sedangkan Untuk Komoditi Perikanan Konsumsi Non Hidup pada Tahun 2019 lebih tinggi 27 % dibanding pada tahun 2018. Keempat, volume ekspor untuk Komoditi Perikanan Non Konsumsi Hidup Pada Tahun 2019, lebih tinggi 21 % dibanding pada Tahun 2018. Sedangkan Untuk Komoditi Perikanan Non Konsumsi Non Hidup pada Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 47 % dibanding pada periode yang sama tahun 2018.

Adapun sertifikasi kesehatan yang dilakukan oleh BKIPM mencakup 2 aspek, yaitu kesehatan ikan (veterinary) dan keamanan pangan (sanitary). Artinya dengan dikeluarkannya HC atas komoditas perikanan yang diekspor menunjukkan bahwa komoditas tersebut telah dijamin kesehatan dan keamanannya.

Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah HC yang dikeluarkan oleh BKIPM terhadap komoditas perikanan yang diekspor akan terus meningkat. Data BKIPM sampai akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah sertifikat HC ekspor yang telah dikeluarkan sudah mencapai 176.573 eksemplar. Artinya sampai akhir tahun 2020 jumlah HC akan terus bertambah, mengingat pola ekspor komoditas perikanan Indonesia umumnya akan meningkat pada periode semester ke 2 tiap tahunnya.

Pemerintah juga terus menyempurnakan penerapan layanan berbasis single submission, single inspection, dan single profile melalui sinkronisasi dan harmonisasi data penerbitan Health Certificate dari BKIPM dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Sinergi ini dapat berjalan baik karena didukung oleh peran Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) yang menyediakan layanan sistem elektronik yang terintegrasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Agus Suherman, mengatakan produk perikanan merupakan salah satu sektor andalan ekspor Indonesia untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri. Sehingga ekspor produk perikanan mempunyai backward linkage yang berdampak pada kesejahteraan nelayan, pengolah, dan pembudidaya ikan.

“Oleh karennya, KKP terus mendorong Unit Pengolahan Ikan seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya untuk meningkatkan ekspor,” ujar Agus.