Infrastruktur Sekitar Suramadu

 Dibutuhkan Rp10 T  Guna Kembangkan  Suramadu

 Jakarta, Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS) sedang mengusulkan kepada Kementrian Keuangan dan Bappanes guna mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melalui pengembangkan kawasan infrastruktur terpadu. Setidaknya lima tahun ke depan dibutuhkan dana sekitar Rp10 triliun (2011-2015). “Ya, kita sedang mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, soal pengembangan infrastruktur itu," kata Deputi Perencanaan Badan Pelaksana BPWS Maurits Pasaribu kepada wartawan di Jakarta,15/3

 Lebih jauh kata Maurits, pembentukan BP-BPWS sendiri secara khusus untuk mempercepat pengembangan Surabaya-Madura sebagai pusat pertumbuhan perekonomian yang baru.  "Untuk itu sesuai Perpres 27/2008 tentang Pengembangan Wilayah Suramadu, kami segera menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan wilayah Suramadu," katanya.

 Menurut Maurits, BP-BPW juga melaksanakan pengusahaan pengelolaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur Surabaya dan pengusahaan Pelabuhan Petikemas di Pulau Madura.  "Kami juga akan membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan Suramadu yang meliputi di wilayah sisi Surabaya seluas 600 ha,”tambahnya.

 Bukan hanya itu, lanjut Maurits, malah wilayah sisi Madura juga dikembangkan seluas 600 ha. Sehingga menjadi satu kesatuan dengan pelabuhan Peti kemas. "Ini tentu bertahap," tegasnya.

 Maurits menambahkan ke depan BP-BPWS juga bertugas menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu. "Kita juga diminta untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur di Pulau Madura. Itu lintas utara dan selatan dan jalan antara utara dan selatan. Pelabuhan-pelabuhan kecil," terangnya.

 Ditempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, hal itu wajar dilakukan karena pembangunan Jembatan Suramadu yang cukup mahal itu harus diikuti pengembangan wilayah Madura dan sekitarnya. "Kalau jembatan Suramadu saja, itu untuk apa? Jadi, jembatan ini harus bisa mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Madura," katanya.

 Ia mengakui, rencana induk sudah ada dan seharusnya ada prioritas tertentu. "Yang penting BP-BPWS siapkan dulu, infrastruktur pendukungnya baik jalan, jembatan dan pelabuhan, air minum dan seterusnya. Sedangkan soal kewenangan, belum diputuskan karena asetnya milik Menteri Keuangan atas nama negara," katanya.

 Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Muljanto mengatakan, seluruh infratruktur utama di Pulau Madura, seperti jalan propinsi di lintas utara, tengah dan selatan akan diperbaiki. "Untuk jalan saja, tahun ini anggarannya Rp66 miliar," katanya.

 Deputi Perencanaan Badan Pelaksana BPWS Maurits Pasaribu menambahkan, anggaran BP-BPWS untuk tahun ini sebesar Rp530 miliar dengan rincian Rp300 miliar anggaran sendiri, Rp135 miliar dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp150 miliar dari APBN Kementerian Perhubungan. **cahyo