NERACA

Jakarta - Pihak perbankan seperti BTN belum menjawab permohonan kredit dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk melunasi sisa uang ganti rugi aset kepada para korban lumpur Sidoarjo.

Pemerintah mengingatkan perusahaan tambang itu memenuhi janji menyelesaikan seluruh tunggakan pada tahun ini. "Dia sudah janji akan selesaikan pada 2012. Saya minta agar konsisten dengan janjinya itu," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto, di Jakarta, Kamis (19/4)

Nilai sisa ganti rugi aset korban lumpur Lapindo saat ini tercatat sebesar Rp 918,7 miliar. Pemerintah telah memenuhi permintaan PT Minarak Lapindo agar difasilitasi pengajuan kreditnya kepada BTN. "BTN belum memberikan jawabannya," tambah

Djoko menjelaskan bahwa PT Minarak Lapindo mengajukan bantuan kredit konstruksi kepada BTN. Alasannya sebagian pelunasan tunggakan akan dibayarkan dalam bentuk rumah jadi agar bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

Lebih jauh Djoko mengakui pemerintah siap membantu memfasilitasi PT Minarak Lapindo Jaya untuk memudahkan pembayaran kredit terhadap warga yang terkena dampak luapan lumpur lapindo. Pembayaran tersebut rencananya akan diserahkan pada Bank Tabungan Negara (BTN).

Meski begitu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, saat ini BTN belum memberikan jawaban atas usulan pemerintah untuk membantu membayarkan ganti rugi PT Minarak Lapindo kepada masyarakat.  “Belum bisa (dilakukan), BTN belum bisa memberikan jawaban,” ujarnya

Bahkan Djoko memberikan keyakinan bagaimana pun pemerintah tetap akan mendesak PT Minarak Lapindo untuk menyelesaikan pada 2012 sesuai perjanjiannya. “Karena dia janji akan selesaikan 2012. Saya minta untuk konsisten dengan janjinya, menyelesaikan pada 2012,” kata dia.

Menurut Djoko, saat ini pertanggungjawaban PT Minarak Lapindo masih menyisakan utang sebesar Rp900 miliar. “Rp900 miliar itu yang dia janji akan diselesaikan 2012. Di janjikan kepada Presiden,” tukasnya.

PT Minarak Lapindo memiliki total kewajiban pembayaran senilai Rp 3,8 triliun yang 89% di antaranya telah diselesaikan. Sementara itu, Pemerintah juga menanggung dana untuk korban lumpur Lapindo sejak 2006.

Sekertaris BPLS Andi Sarwoko mengatakan pihak lapindo membayar melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Ia menuturkan dari total Rp 3,83 triliun, sampai 17 April 2012 baru terbayar Rp 2,9 triliun maka kekurangannya Rp 918,7 miliar.

Sebelumnya, PT Minarak Lapindo berjanji akan menyelesaikan pembayarannya pada 2012. Namun, PT Minarak Lapindo meminta bantuan kepada pemerintah agar difasilitasi untuk bantuan kredit. “Kemarin saya ketemu, mereka minta difasilitasi cuma belum ada keputusan,” kata Djoko di kantornya.

Sekadar informasi, PT Minarak Lapindo Jaya memiliki kewajiban pembayaran senilai Rp3,8 triliun. Hingga April 2012, realisasi pembayaran sebenarnya sudah mencapai angka Rp3,409 triliun atau sebesar 89 persen. Memang ada keterlambatan pencairan dana sebesar Rp497,4 miliar dan total kekurangan yang harus dibayar oleh Lapindo sebesar Rp918,7 miliar.

Sejak 2006-2010, APBN sudah membiayai korban lumpur lapindo sebesar Rp2,8 triliun, ditambah pada 2012-2014 pemerintah mempersiapkan anggaran Rp5,8 triliun. Anggaran 2012-2014 tersebut terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan rincian, 2011 sebesar Rp1,2 triliun, 2012 sebesar Rp1,3 triliun, 2013 sebesar Rp1,4 triliun dan 2014 sebesar Rp1,7 triliun. **mohar/cahyo