MA Berharap PN Bogor Dapat Raih Penghargaan WBBM

MA Berharap PN Bogor Dapat Raih Penghargaan WBBM

NERACA

Bogor - Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) Prim Haryadi menaruh harapan besar kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Bogor yang kini memiliki ruang sidang modern berbasis teknologi informasi, dapat meningkatkan prestasinya untuk meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2020.

Prim Haryadi mengatakan hal itu saat meresmikan penggunaan ruang sidang modern berbasis teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kota Bogor, di Kota Bogor, Jumat (7/2).

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta sejumlah Kepala Pengadilan Negeri dan Panitera dari Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hadir juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Arm Teguh Cahyadi, serta Perwakilan Dan Lanud Atang Sanjaya.

Menurut Prim Haryadi, Pengadilan Negeri Bogor pada 2019 meraih penghargaan zona integritas dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yakni Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Penghargaan WBK ini adalah prestasi baik bagi PN Bogor, karena dari hampir 500 PN di seluruh Indonesia, hanya 63 PN yang mendapat penghargaan WBK, termasuk PN Bogor," katanya.

Pada tahun 2020 ini, kata dia, akan ada lagi penilaian zona integritas dari Kementerian PAN RB, diharapkan PN Bogor dapat penghargaan yang lebih tinggi yakni, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK).

"Apalagi, PN Bogor saat ini memiliki ruang sidang modern berbasis teknologi IT, yang sejalan dengan semangat modernisasi, bersih, dan melayani," katanya.

Prim Haryadi menambahkan, ruang sidang modern berbasis teknologi informasi ini adalah program pengadilan modern yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan peradilan, menurut dia, Mahkamah Agung juga membuat sejumlah aplikasi digital yang memudahkan mengakses pelayanan di Mahkamah Agung, dalam mencari keadilan, yang diberlakukan mulai 1 Januari lalu.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Badilum MA juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bogor yang telah memberikan bantuan kepada PN Bogor sehingga memiliki, ruang sidang modern berbasis teknologi informasi.

Ruang sidang modern di PN Bogor, dilengkapi layar monitor berukuran besar di dinding belakang meja majelis hakim. Sedangkan di meja majelis hakim, di meja panitera, di meja kuasa hukum, dan di meja jaksa penuntut umum, juga dilengkapi dengan komputer berikut akses internet dan kamera CCTV.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, mengatakan, Pemerintah Kota Bogor memberikan bantuan peralatan elektronik untuk ruang sidang modern, sebesar Rp800 juta, yang bersumber dari ABPD Perubahan 2019. Ant

BERITA TERKAIT

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…