Desentralisasi Perlu Direvitalisasi

Mencermati 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah (Otda) tampaknya masih banyak kelemahan dari sisi kebijakan ataupun implemetasi yang harus dikoreksi secara saksama. Terutama aspek kelembagaan dan akuntabilitas DPRD yang masih rendah. Minimnya ruang partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan dan masih sedikitnya kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat..

Kebijakan Otda yang diatur undang-undang memang merupakan langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah. Tetapi, berdasar segi kebijakan maupun aspek implementasi, UU tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang mengakibatkan seringnya irasionalisasi politik dalam pelaksanaannya.

Selain nihilnya aspek kesejahteraan sebagai parameter dan output final otonomi, maraknya kasus korupsi setelah Otda diberlakukan, banyaknya perda yang tidak kondusif bagi iklim investasi dan pemda yang cenderung menggunakan segala cara untuk menggenjot PAD, dan rendahnya komitmen petinggi daerah mewujudkan kesejahteraan jelas menunjukkan melencengnya arah desentralisasi dan defisitnya makna pentingnya Otda.

Hasil survei Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada 291 kabupaten/ kota yang porsi belanja pegawai dalam APBD lebih dari 50%. Bahkan, yang lebih ironis, 11 dari daerah-daerah tersebut menghabiskan belanja pegawai lebih dari 70%. Akibatnya, beberapa daerah terancam kolaps karena tidak memiliki anggaran.

Hal serupa juga terlihat dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah otonomi baru (DOB), menunjukkan bahwa sekitar 80% DOB berkinerja buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah, bahkan beberapa DOB dinilai gagal. Sejumlah daerah itu hanya sibuk membentuk pemerintahan dan berbelanja peralatan tetapi pada saat bersamaan mereka mengabaikan peningkatan pelayanan masyarakat.

Sebanyak 31 di antara total 57 DOB dievaluasi, diantaranya 14 DOB atau 45,16%dari total sampel berkinerja tidak baik, bahkan buruk. Daerah-daerah tersebut tidak sanggup menghimpun pendapatan asli daerah. Sebanyak 80% DOB itu bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat.

Dari gambaran itu, sangat jelas bahwa sasaran final Otda, berupa peningkatan layanan masyarakat justeru tidak terpenuhi, namun yang terjadi defisit dalam memaknai Otda. Desentralisasi telah salah arah. Otonomi diartikan pemekaran semata. Pembentukan daerah baru lebih sering berdasar pertimbangan dan desakan politik semata-mata tanpa melihat kelayakan sisi ekonomi ataupun kewilayahan.

Kesimpulan sederhana yang bisa diambil, demokrasi ternyata harus berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil. Ini harus pula berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan. Demokrasi bukan sekadar pemberiankesempatan yang sama (equal opportunities). Karena itu, penting ditegaskan output dari seluruh kebijakan Otda harus bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Related posts