Di tengah situasi harga minyak dunia yang tidak menentu belakangan ini, kita mengerti jika pemerintah sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan terkait harga BBM karena berdampak luas pada harga barang dan jasa. Apalagi pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa kenaikan harga BBM selalu mendongkrak inflasi karena selain meningkatkan biaya produksi dan transportasi, pengusaha juga biasanya memanfaatkan momen kenaikan harga BBM untuk menaikkan harga produknya sehingga inflasi biasanya cukup besar. 

Salah satu komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro adalah stabilitas harga barang dan jasa, yang umumnya  diukur dari tingkat inflasi, diharapkan tentu rendah di bawah 5% .Padahal inflasi tahunan di Indonesia hingga Februari 2011,menurut data BPS,sudah mencapai 6,84%, relatif tinggi. Sementara asumsi inflasi pada APBN 2011 sebesar 5,3%. Inflasi tinggi saat ini memang didorong oleh kenaikan produk pangan. 

Karena itu, wajar jika pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi BBM meminta UI, ITB,dan UGM untuk membuat kajian. Adapun hasil kajian Tim Pengkajian Pengaturan BBM Bersubsidi mengusulkan tiga opsi kepada pemerintah. Pertama, menaikkan harga premium Rp500 dengan catatan untuk angkutan umum akan diberikan cash back sehingga secara riil tidak ada kenaikan BBM untuk kendaraan umum. Kedua, adalah dicabutnya subsidi BBM untuk kendaraan pribadi sehingga mereka harus membeli pertamax. 

Opsi ketiga melakukan penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali baik untuk angkutan umum ataupun kendaraan bermotor. Studi tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pemerintah mestinya menggunakan sistem penjatahan karena bisa mengatur besaran subsidi dan penerimanya sesuai sasaran. Namun pemerintah tampaknya masih sangat berhati-hati, sampai sekarang belum ada keputusan, kecuali menunda lagi pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM.

Penundaan penerapan pembatasan subsidi BBM pada awal kuartal kedua tahun ini disebabkan banyak kondisi ekonomi yang meleset dari asumsi makro APBN. Nilai rupiah menguat terhadap US$,  harga minyak dunia naik, dan lifting minyak turun dari yang direncanakan. Sementara harga Indonesia crude price ( ICP) sudah di atas US$100 per barel hingga akhir Februari tahun ini. Sementara asumsi APBN 2011 adalah US$80 per barel. 

Kita melihat harga minyak dunia diperkirakan masih terus naik. US Department of Energy Information Administration memproyeksikan harga minyak akan meningkat. Harga West Texas Intermediate (WTI) crude diperkirakan akan mencapai US$102 per barel pada 2011 dan menjadi US$105 pada 2012. 

Andaikan diprediksi harga BBM akan bertahan di atas US$100  pada 2011. Sedangkan lifting minyak Indonesia turun hingga 905.000 hingga 907.000 barel per hari, jauh di bawah target sebesar 970.000 barel per hari. Maka subsidi BBM di APBN yang sudah dianggarkan terbatas Rp92,8 triliun dipastikan bisa membengkak, bila pemerintah tidak mengambil tindakan,antisipasi meski nilai rupiah menguat hampir 5% belakangan ini.

Kita menyadari pemerintah menghadapi dilema mengambil keputusan yang sulit ini.  Apa pun keputusan yang diambil pasti ada plus dan minusnya. Namun, pemerintah sejatinya harus memilih yang secara umum memberikan manfaat lebih banyak, dampak negatif kecil, serta lebih mudah diterima masyarakat, tidak membahayakan APBN, serta pembangunan ekonomi  dapat terus berjalan dan mudah diimplementasikan di lapangan. 

Yang terpenting pemerintah harus menyiapkan program sosialisasi yang terukur dan rasional, agar masyarakat dapat menerima apapun keputusan pemerintah. Alternatif menaikkan harga BBM secara politis tidak menguntungkan pemerintah, namun jika dilakukan dengan manajemen yang baik, dan komunikasi publik yang efektif,  masyarakat dapat menerimanya. Pengalaman selama ini menunjukkan hal itu walau program sosialisasinya  di waktu lalu tidak bagus.