NERACA

Jakarta – Untuk menyokong derap langkah industrialisasi kelautan dan perikanan, pemerintah Amerika Serikat (AS) “mengguyur” Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dana hibah sebesar US$ 17 juta. Rinciannya, US$ 11 juta untuk penguatan kelembagaan industrialisasi baik di sektor perikanan tangkap dan budidaya, sementara US$ 6 juta sisanya untuk pengelolaan kawasan konservasi lingkungan.

“Untuk pengelolaan kawasan konservasi dengan hibah US$ 6 juta. Ada juga penguatan kelembagaan US$ 11 juta selama 4 tahun untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk sektor tangkap dan budidaya,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dalam acara jumpa pers bareng Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel di kantor KKP, Kamis (19/4).

Menurut dia, dana hibah US$ 11 juta itu bakal diperuntukkan untuk tujuan industrialisasi perikanan. “Untuk managemen pelabuhan, untuk evaluasi perizinan kapal, mendeteksi ikan, dan mempertahankan populasi ikan di laut. Juga untuk perencanaan revitalisasi tambak-tambak yang ada untuk mendapatkan produksi, kualitas, me-manage masalah perairan,” jelasnya.

Lebih jauh Cicip mengungkapkan, di sektor tataniaga perikanan, Indonesia tengah mencari pasar, khususnya di AS. Bukan sebaliknya, menjadi pasar buat produk AS. “Kita mencari pasar, bukan jadi pasar. Kita mengekspor ke AS US$ 1,17 miliar. Dengan adanya perbaikan, ekspor meningkat,” tambah Cicip.

Kemiteraan Komprehensif

Sementara itu Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan, lingkungan laut milik Indonesia tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Menurut dia, pemerintah RI memberi perhatian pada kelestarian laut. “Dan melalui kemiteraan komprehensif, untuk mendukung pemerintah melakukan upaya-upaya itu. Dari pihak kami, USAID, dalam upaya melakukan perubahan ini. Dan kami sangat mendukung program ini, dan Indonesia punya peran sangat penting,” ujar Scot.

Dijelaskan Scot, pada dasarnya banyak sekali program kemiteraan AS-RI di sektor kelautan, tapi USAID ingin meningkatkan produksi yang tinggi tapi juga melestarikan lingkungan. “Kalau tidak kita lestarikan, industri ini akan hilang belasan tahun lagi,” ucapnya.

Menjawab kepentingan AS di balik penggelontoran dana hibah ini, Scot menjelaskan, AS memang memiliki dua kepentingan strategis. “Kepentingan kita ada dua. Indonesia sangat penting bagi dunia. Untuk membantu nelayan meningkatkan produksi mereka. Dan juga kelautan Indonesia terpenting secara global. Kalau Indonesia bisa meningkatkan produksi, maka untuk ketahanan pangan dunia, tapi Indonesia harus melestarikan termasuk terumbu karang,” terangnya.

Diakatakan Scot, sudah ada beberapa perusahaan swasta AS yang mengolah perikanan Indonesia dan diekspor ke AS. “Perusahaan kami membantu untuk meningkatkan produksinya. Saya kira intinya adalah perlu lebih banyak pangan. Dan Indonesia adalah pemain penting dan ke depannya lebih penting lagi,” kata Scot.

Kerja sama bilateral RI-AS dalam pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui kerja sama KKP-National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA). Kerjasama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas dalam rangka memerangi IUU Fishing, meningkatkan Port State Measure, menguatkan kapasitas Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui berbagai pelatihan, dan memperkuat kerjasama dalam Program Mitra Bahari (Sea Grant Partnership).

Kerja sama bilateral kedua negara telah diimplementasikan melalui program Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) yang merupakan bantuan hibah Amerika Serikat melalui USAID. Seiring dengan itu, berbagai kemajuan telah dicapai program IMACS dalam kerangka penguatan kelembagaan, pengelolaan perikanan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang telah berkontribusi positif bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.