Pemerintah Lelang Aset Negara Senilai Rp614 M

NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan segera menggelar lelang aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dengan total harga limit senilai Rp614 miliar. “Adapun lelang dilakukan untuk mencapai target Hasil Pengelolaan Aset (HPA) pada 2012 dan mempercepat penyelesaian aset-aset properti eks kelolaan PT PPA,” kata Pelaksana Harian Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen Kekayaan Negara (KN) Agus Rijanto Sedjati di Jakarta,19/4

Menurut Agus, lelang akan dilakukan melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi terhadap 1672 aset, serta berlangsung di sepuluh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Sebanyak 10 KPKNL tersebut adalah KPKNL Jakarta III, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Purwakarta, Serpong, Serang, Surakarta dan Surabaya,” tambahnya.

Lebih jauh kata Agus, aset yang dijual melalui lelang tersebut jenisnya bervariasi mencakup apartemen, kondominium, ruko, gudang, tanah kosong, kavling perumahan dan rumah tempat tinggal yang menurut analisis pasar sangat salable (mudah dijual).

Lelang aset-aset tersebut akan terbagi dalam tiga periode yaitu pada Rabu, 25 April 2012 untuk KPKNL Serang, KPKNL Serpong, KPKNL Purwakarta dan KPKNL Bandung dan pada Kamis, 26 April 2012 untuk KPKNL Jakarta III, KPKNL Bogor, KPKNL Tangerang dan KPKNL Bekasi. Serta, pada Jumat, 27 April 2012 untuk KPKNL Surakarta dan KPKNL Surabaya.

Pelaksanaan lelang aset-aset tersebut dirancang secara terbuka, akuntabel, kompetitif dan terbuka untuk umum untuk mengembalikan keuangan negara dalam bentuk pokok lelang, bea lelang dan pajak terkait yang mendukung sumber penerimaan negara. “Apabila masih terdapat properti yang belum terjual pada kesempatan lelang ini, maka akan dijadwalkan lelang pada kesempatan berikutnya,”imbuhnya

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan meyakini Surat Keputusan Menteri nomor 236 tahun 2012 dapat melindungi penjualan aset negara oleh pihak manajemen yang tidak sesuai prosedur. "Dulu sebelum 236 sudah banyak (aset) yang dijual. Bahkan setelah (Kepmen 236) keluar tidak ada yang dijual," ungkapnya

Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 memberi ruang bagi menteri BUMN menunjuk langsung direksi perusahaan pelat merah tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS) atau Tim Penilai Akhir (TPA). Direksi yang terpilih langsung adalah direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Namun, menurut Dahlan, dalam Kepmen tersebut juga terkandung mekanisme-mekanisme pengamanan aset. "Ada mekanisme anggaran dasar, RUPS, banyak barikadenya. Ibaratnya sudah ada tembok, lalu ditambah pagar berduri yang dialiri listrik," ujarnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat nilai aset itu sejak tahun 2007 lalu mencapai Rp1.338,7 triliun, yang tercatat hingga 30 Juni 2011. Aset negara hingga akhir Juni tahun lalu tercatat Rp1.338 triliun lebih yang merupakan aset dari 74 kementerian dan lembaga pemerintah lain, jumlah ini meningkat dibandingkan setahun sebelumnya

Yang jelas aset sebanyak itu terdiri dari Rp49,56 triliun berupa saham, Rp1.256,09 triliun berupa aset tetap dan aset lainnya senilai Rp24,05 triliun. Jika dibandingkan dengan Januari 2011, maka aset negara bertambah sekitar Rp51,23 triliun. Jumlah aset itu termasuk Rp127 miliar, konversi penerimaan menjadi penyertaan modal. Jumlah aset ini melebihi target APBN 2011 sebesar Rp965,69 miliar. **bari

Related posts