NERACA

Jakarta - Kabar Argentina yang menasionalisasi perusahaan minyak besar milik Spanyol, YPF Repsol, dinilai berbagai kalangan seharusnya mampu pelecut semangat pemerintah Indonesia untuk melakukan hal serupa. Maklum, hingga saat ini, kekayaan alam Indonesia terlalu banyak dinikmati asing. Sementara, rakyatnya sendiri sengsara. Untuk itu, tidak ada kata lain, selain nasionalisasi perusahaan migas asing.

Menurut Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, aksi nasionalisasi yang dilakukan Argentina ini sangat memungkinkan untuk diikuti Indonesia. Karena, beberapa negara Amerika Latin lainnya berhasil dengan menasionalisasi pertambangan asing di negaranya.

Sebut saja, Venezuela dan Bolivia. Mereka dulu juga melarat saat blok migas mereka dikuasai perusahaan-perusahaan AS. Baru pada saat Presiden Hugo Chavez dan Evo Morales melakukan nasionalisasi, maka pendapatan negara mereka bertambah dan menjadi makmur.

Venezuela sekarang mampu menjual bensin hanya seharga Rp270/liter tanpa merasa rugi. Ini beda dengan Indonesia yang harganya Rp4500/liter saja ribut sekali dengan mengatakan itu rugi. “Sebetulnya menasionalisasikan pertambangan di Indonesia sangat terbuka, kita punya hak untuk mengambil usaha pertambangan di Indonesia,” tandas Danang kepada Neraca, Rabu.

Contoh negara lainnya, adalah Arab Saudi pada 1974. Mereka  sebelumnya diporoti perusahaan minyak asal AS, Aramco (Arabian American Oil Company). Tak seperti saat ini, rakyat Arab Saudi dahulu sengsara. Namun Raja Faisal menasionalisasinya. Akibatnya, negara mereka kini makmur.

Jadi, nasionalisasi dengan menyerahkan ladang minyak ke BUMN Indonesia seperti Pertamina itu harus dilakukan. Andai pun Pertamina dianggap kurang kompeten, bisa dibentuk 1 atau 2 BUMN migas lainnya sehingga mereka bisa bersaing. Toh, biaya nasionalisasi sebagaimana dilakukan Chavez juga tidak besar.

Danang berharap Pertamina bisa menjadi perusahaan bertaraf internasional kemudian dapat berkompetitif dengan pihak asing. “Kita harus pikirkan untuk menasionalisasikan pertambangan di indonesia sehingga sumber daya pertambangan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia,” jelas dia.

Permasalahannya, menurut Danang, karena banyak kepentingan asing di sini, pastinya mereka tidak mau melepaskan begitu saja. Tinggal bagaimana pemerintah kita, berani atau tidak menentang kepentingan asing demi mensejahterakan rakyat. ”Nasionalisasi pasti akan mendapat tekanan dari pihak asing. Maka dari itu, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk menghadapi tekanan asing. :Kalau perlu kita yang menekan mereka, kita harus memberdayakan hasil bumi kita, jangan hanya untuk konsumsi luar negeri,” kata dia.

Karena, berdasarkan data BP Migas, lima besar perusahaan Migas yang beroperasi di Indonesia didominasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asing, dan hanya memiliki satu milik pemerintah, yakni PT Pertamina. Namun, produksi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini masih jauh di bawah target pemerintah dalam APBN-P 2011 sebesar 132 ribu barel per hari.