NERACA

Jakarta---Pembatasan konsumsi BBM subsidi dimulai secara bertahap.  Karena itu pelaksanaannya mulai awal Mei 2012 untuk 12.000 mobil dinas pemerintah. Selanjutnya pada Juli 2012 fokus pada mobil pribadi akan kena pembatasan BBM subsidi meski kini belum jelas mekanismenya. "Setelah 60 hari (awal Juli) aturan berlaku baru kendaraan masyarakat umum yang akan dikenakan pembatasan," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Hernawati Legowo di Jakarta,18/4

Lebih jauh Evita menambahkan pembatasan BBM ini khususnya untuk mobil pribadi akan difokuskan pada wilayah Jabodetabek. Untuk selanjutnya diperluas ke wilayah Jawa dan Bali, hingga akhirnya secara nasional.  "Untuk tahap awal dilakukan di Jabodetabek menyusul kemudian di Jawa-Bali lalu diusahakan di daerah-daerah yang sudah ada BBM non subsidinya," terangnya

Evita mengakui awal Mei 2012 memastikan mengeluarkan aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Untuk tahap awal sebanyak 12.000 unit kendaraan dinas instansi pemerintah (plat merah) akan dikenakan pembatasan BBM subsidi. "Awal 12.000 unit kendaraan instansi pemerintah dulu, dan itu nasional," tegasnya

Menurut Evita, sebanyak 12.000 kendaraan plat merah hampir 50-60% didominasi diwilayah Jabodetabek. "Artinya sekitar 10.000 unit di Jabodetabek dan total secara nasional ada 12.000 unit kendaraan premium," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo memprediksi jika tidak segera dilakukan pembatasan konsumsi, maka jatah BBM subsidi atau premium habis pada Oktober 2012 ini. Kalau tidak mau itu terjadi masyarakat harus mendukung program pembatasan konsumsi BBM subsidi. "Ya saya tahu Oktober, pertengahan Oktober habis (Premium habis), kalau tidak mau habis ya kita harus atur konsumsinya," jelasnya

Menurut Widjajono untuk mengatur konsumsinya tersebut maka dilakukannlah pembatasan BBM bersubsidi. "Diatur saja harganya, mobil mewah tidak boleh dapat subsidi, transportasi umum dan sepeda motor tetap bisa beli Rp 4.500," ujar Guru Besar ITB ini.

Lain halnya dengan Wakil Direktur Reformainer Institute Komaidi Notonegoro, yang mengkritik keras perilaku pejabat negara yang mendapat jatah kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari uang APBN. Apalagi diberlakukannya pembatasan BBM, maka jatah kupon BBM subsidi akan diganti dengan kupon BBM non subsidi.

Menurut Wakil Direktur Reformainer Institute Komaidi Notonegoro, kalau hal ini tetap diteruskan maka menimbulkan pertanyaan. "Pertama, pemerintah akan 'memaksa' untuk golongan rakyatnya tertentu untuk beli BBM non subsidi, tapi para pejabat negara yang digaji besar, dapat fasilitas banyak diberi subsidi oleh negara untuk membeli BBM non subsidi (Pertamax), apa nggak malu ya sama rakyatnya," ujarnya

Lebih jauh kata Komaidi, saat ini negara masih sangat terbebani terhadap subsidi BBM apalagi rencana kenaikin harga BBM gagal. Kenyataanya dengan pembatasan, justru para pejabat itu mendapat kupon BBM non subsidi yang lebih mahal sehingga semakin membebani keuangan negara. "Mau pembatasan, tapi untuk kendaraan pemerintah dulu sebagai percontohan kepada rakyat, jadi nanti mobil plat merah suruh beli Pertamax, tapi itu disubsidi juga, dikasih kupon, nanti negara yang bayar, kan sama saja, cuma mindah kantong pengeluaran saja dari kanan ke kiri," tegas Komaidi.

Reformainer Institute, juga mempertanyakan bahwa esensi subsidi BBM itu hanya untuk golongan tidak mampu, namun kenyataanya dengan adanya kupon BBM subsidi justru orang yang mampu juga mendapatkannya. "Lah tapi pejabat-pejabat kita, aparatur pemerintahan boleh dan dapat BBM subsidi, artinya pemerintah sama saja menyamakan para pejabat kita itu adalah orang-orang yang tidak mampu," tandasnya. **mohar/bari