Fit and Proper Test Dirut BUMD Perlu Libatkan DPRD

Fit and Proper Test Dirut BUMD Perlu Libatkan DPRD

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Misan Samsuri mengapresiasi gerak cepat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang segera melakukan pembatalan Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Pembatalan ini dilakukan karena Donny Andy S Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi Badan Usaha milik Daerah (BUMD).

Misan mengatakan, langkah ini merupakan bukti dari keseriusan Anies untuk memastikan kepemimpinan dan operasional PT Transjakarta ke depan tidak menemui masalah atau hambatan.

"PT Transjakarta ini kan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tentu citra positif sebagai bagian melekat dari Pemprov DKI Jakarta perlu terus dijaga," ujarnya, Selasa (28/1).

Misan tidak ingin, kinerja Anies yang sudah cukup baik sejauh ini menjadi tercoreng karena adanya masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu."Saya kira perlu lebih selektif lagi di waktu mendatang. Jangan sampai karena nilai setitik, rusak susu sebelanga," ungkapnya.

Ia menginginkan, DPRD DKI Jakarta dapat dilibatkan dalam melakukan fit and proper test semua calon Dirut BUMD untuk lebih memastikan kapabilitas dan track record yang dimiliki. Terlebih, BUMD di Jakarta mengelola uang yang tidak sedikit.

"Saya ini sangat dimungkinkan, terlebih dengan adanya acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah," terangnya.

Misan berharap, Dirut PT Transjakarta ke depan bisa meneruskan program-program positif yang sudah dilakukan oleh Agung Wicaksono, baik terkait Jaklinko maupun integrasinya dengan moda transportasi umum lain. Selain itu, sebagai Dirut PT Transjakarta juga harus memahami dan menguasai persoalan transportasi.

"Mudah-mudahan bisa lebih baik. Saya kira kinerja Pak Agung sebelum mengundurkan diri sebagai Dirut PT Transjakarta sudah cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, Pemerhati Kebijakan Publik Amir Hamzah mendorong DPRD ikut menyeleksi menyeleksi pimpinan BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"DPRD harus memprakarsai rumusan aturan agar pimpinan BUMD diproses melalui DPRD dengan fit and proper test. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 agar dipertajam lagi dalam perda," ungkapnya.

Menurutnya, proses rekrutmen Direktur Utama PT Transjakarta gagal memilih sosok bersih dan berintegritas karena diketahui, Direktur Utama PT Transjakarta yang baru diangkat, Donny Andy S Saragih tersandung masalah hukum.

Amir menyarankan, pemilihan pimpinan BUMD itu dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) khusus."Berarti, proses rekrutmen itu ada yang keliru. Untuk itu, kalau ada yang berhenti tidak perlu cepat-cepat diganti bila perlu dibentuk pansel seperti pengangkatan eselon II," tegasnya.

Di sisi lain, ungkapnya, pemilihan pimpinan BUMD ini tidak terlepas dari peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Namun, peran TGUPP ini seringkali sebagai lembaga penentu bukan pendapat kedua (second opinion) untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Yang harus dipikirkan sebenarnya TGUPP boleh memberikan masukan kepada gubernur sebagai second opinion, bukan sebagai lembaga penentu. Malah yang saya dengar, dalam pembahasan APBD sering timbul suasana ketidaknyamanan antara TPAD dengan TGUPP," tandasnya.

Untuk diketahui, melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, saat ini Yoga Adiwinarto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Transjakarta. Mohar

BERITA TERKAIT

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

Raperda Protokoler DPRD Kota Sukabumi, Akan Menjadi Pertama di Jabar

Raperda Protokoler DPRD Kota Sukabumi, Akan Menjadi Pertama di Jabar   NERACA Sukabumi - Dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (raperda) inisiatif…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Diskominfo Sukabumi Catat 709 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Lapor dan e-Super - Sepanjang 2019

Diskominfo Sukabumi Catat 709 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Lapor dan e-Super Sepanjang 2019  NERACA Sukabumi - Sepanjang tahun 2019 sebanyak…

Dishub Sukabumi Berencana Lelang Pengelolaan Parkir di Triwulan Ketiga

Dishub Sukabumi Berencana Lelang Pengelolaan Parkir di Triwulan Ketiga   NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi menargetkan di triwulan…

Kopsyah BMT UGT Sidogiri, Contoh Kongkrit Modernisasi Koperasi

Kopsyah BMT UGT Sidogiri, Contoh Kongkrit Modernisasi Koperasi NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya program…