ADB Siapkan Strategi Pertumbuhan Inklusif

NERACA

Jakarta---Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-45 yang rencananya digelar di Manila, Filipina, 2 - 5 Mei 2012, akan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui tata pemerintahan dan kemitraan yang lebih baik.

Berdasarkan keterangan tertulisnya, ADB menyebutkan, pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh sekitar 4.000 partisipan itu akan membahas tantangan dan kesempatan untuk memastikan pertumbuhan masa depan mencapai semua kalangan masyarakat di kawasan Asia dan Pasifik.

Apalagi, ADB menyebutkan bahwa meski berbagai negara Asia dan Pasifik itu memiliki perkiraan ekonomi yang mengesankan, namun kawasan itu juga masih menjadi tempat tinggal bagi mayoritas warga miskin di dunia.

Pertemuan Tahunan ADB ke-45 itu juga disebutkan akan diikuti antara lain oleh menteri keuangan dan pejabat lainnya dari berbagai negara-negara ASEAN, RRC, Jepang, dan Korea Selatan.

Pada pertemuan tersebut juga rencananya akan digelar seminar bertajuk "How Can Asia Respond to the Global Economic Crisis and Transformation". Dalam seminar tersebut rencananya menampilkan pembicara yaitu Presiden ADB Haruhiko Kuroda dan ekonom Universitas Columbia, Jeffrey Sachs.

Selain itu, berbagai pejabat tinggi dari Filipina, Jepang, India, dan RRC juga akan membahas apa yang harus dilakukan Asia untuk memecahkan penurunan ekonomi global, serta menyarankan reformasi kebijakan dan menyeimbangkan ulang sistem ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan, ketimpangan, pekerjaan, dan lingkungan.

Pada 2 Mei, Ketua Dewan Rancangan Rekonstruksi Pasca-tsunami/gempa Jepang Iokibe Makoto akan mengemukakan paparan bertajuk "Vulnerable Cities: Waking Up to the Need for Urban Disaster Risk Management".

Sementara pada 3 Mei, Jeffrey Sachs, Ketua Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Rajendra Pachauri, dan Wakil Presiden Bank Dunia, Pamela Cox, akan berbicara mengenai perubahan iklim di Asia.

Sedangkan pada 4 Mei, seminar "The Seven Billion and Growing: How will the World Feed Itself?" akan digelar berdasarkan laporan ADB terkini yang menyebutkan bahwa 10 persen kenaikan harga bahan pokok dapat mendorong sekitar 64 juta warga di Asia Selatan ke jurang kemiskinan.

Minggu lalu, ADB meramalkankan ekonomi Indonesia tahun ini bakal tumbuh sebesar 6,4 persen akibat perekonomian global yang masih melambat karena krisis di Eropa. Baru pada 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi naik menjadi 6,7%. Alasanya sektor perdagangan yang pulih dari imbas krisis dan membaiknya iklim investasi. ”Indonesia akan mempertahankan angka pertumbuhan 6,4% dengan mewaspadai adanya pelemahan ekspor dan capital outflow pada tahun ini," kata Edimon Ginting, Ekonom ADB di Jakarta.

Menurut Edimon, pemerintah telah berupaya dengan melakukan banyak hal untuk menggenjot daya tahan perekonomian terhadap guncangan eksternal tersebut, sebab sektor konsumer dan bisnis akan ekspansif tahun ini. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…