Kementan Berharap Usaha Tani Menjadi Skala Bisnis

NERACA

Makassar - Pengalaman selama ini menunjukkan sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam pembangunan nasional, dengan menciptakan kesempatan kerja.

Menteri Pertanian Syhrul Yasin Limpo, berharap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern.

"Peran itu nanti digerakkan oleh BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian," kata Syahrul.

Oleh karena itu, Kostratani menurut Syahrul di desain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.

"Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik," ungkap Syahrul.

Pada kesemptan itu juga, Syahrul menyerahkan bantuan pertanian untuk propinsi Sulsel dengan total 150 miliar rupiah dalam bentuk 50 unit Traktor Roda 4, 100 unit Traktor Roda 2, 100 unit Pompa Air, 30 unit Combine Harvester, 3,3 ribu ton benih padi, 2,7 ribu ton benih jagung hibrida, 180 ton benih kacang tanah, 338 benih kedelai, 25 ton benih kacang hijau serta pembagian KUR kepada 5 perwakilan Kelompok Tani.

Namun, semua bantuan yang diberikan itu, hanya sebagai stimulan, yang perlu segera dilakukan adalah terus melkukan konsolidasi dan merubah paradigma pengelolaan usaha tani menjadi skala bisnis.

Sehingga segala bentuk upaya itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung berupa akurasi data.

"Kita monitoring setiap permasalahan termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang aku terima beritanya sewaktu memaparkan Kostratani di kantor pusat FAO di Roma. Tidak butuh lama, hal itu bisa diselesaikan," ungkap Syahrul.

Disisi lain, menurut Syahrul, baik petani maupun penyuluh sama-sama memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pertanian Indonesia. Kata dia, mereka harus bisa menghitung berbagai kebutuhan pasar dan bisnis demi terwujudnya kedaulatan pangan.

"Oleh karena itu ongkos produksinya harus diturunkan. Kemudian tonasenya harus dinaikan. Makanya saya berharap kepada semua kelompok tani di Desa ini bisa manfaatkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena memiliki bunga yang sangat rendah," kata Syahrul.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy memgatakan bahwa serapan KUR pertanian nasional sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sudah mencapai 600 miliar rupiah.

"Total nilai KUR pertanian adalah 50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen," kata Sarwo.

Selain skema KUR, Sarwo juga menghimbau kepada petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian.

"Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar 36 ribu, 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir maka akan diganti 6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam," ungkap Sarwo.

Seperti diketahui, bunga KUR sudah diturunkan Pak Presiden RI Joko Widodo dari 7 persen jadi 6 persen. Jumlahnya (plafonnya naik) dari Rp25 juta ke Rp50 juta. Rp50 juta itu tanpa agunan. Jadi, KUR ini peluangnya mudah. Makanya, kelompok budi daya tidak usah ragu. Berkaitan dengan penyaluran KUR itu, Bank BNI, BRI dan Bank Mandiri akan menjadi penyalur di semua daerah di Indonesia..

Disisi lain, Sarwo menghimbau agar para produsen segera berkoordinasi dengan Dinasdi daerah, agar segera mengalokasikan pupuk sesuai Rencana Definitif Kelompok (RDKK).

"Permentan No 01 terkait pupuk bersubsdi sudah terbit. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota bisa tentunya sudah membuat Surat Keputusan (SK) tentang alokasi menyalurkan pupuk bersubsdi," ujarSarwo.

Sarwo mengungkapkan, penyaluran harus segera dilakukan, karena beberapa wilayah sudah memasuki masa pemupukan, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), namun dalam penyalurannya tetap berbasis e-RDKK yang sudah ditentukan alokasinya.

"Jangan ditunda-tunda lagi, agar petani bisa tenang dalam kegiatan usaha taninya. Bila ada yang terbukti melakukan penimbunan, laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Sarwo.

BERITA TERKAIT

Raker Komite II DPD RI, Menteri LHK Beberkan 5 Program Nasional

NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan  berbagai proigram penting kementerian yang dipimpinnya yang akan…

Kemenperin Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren

NERACA Banten - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka terus mencetak wirausaha industri baru dari lingkungan…

Indonesia Promosi Industri 4.0, Biodiesel dan Nikel

NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia siap menampilkan beragam kemampuan sektor manufaktur nasional dalam menerapkan teknologi industri 4.0 pada pameran bergengsi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pemerintah Komitmen Pertahankan GSP

NERACA Washington –  Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyatakan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk mempertahankan fasilitas sistem tarif preferensial umum…

Berkat Dana Bergulir, Koperasi Hudatama Mampu Bukukan Aset Rp50 Miliar

NERACA Semarang - Bila kita serius mengelola koperasi dan memenej dengan baik dana yang dimiliki (termasuk dana bergulir dari LPDB…

Kemenperin Ekspor Produk AC ke Nigeria

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu industri elektronik di dalam negeri agar mampu memperluas pasar ekspornya, termasuk ke…