JBNP Dukung Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri

JBNP Dukung Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri

NERACA

Jakarta - Industri peralatan pertahanan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa (JBNP) mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri.

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri," kata Direktur Utama PT JBNP Subiyono, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1).

Dalam kebijakannya, kata dia, pemerintah juga mengutamakan produk dalam negeri yang telah memenuhi standar TNI dan Polri.

PT JBNP adalah perusahaan swasta yang mengkhususkan diri dalam pengembangan peralatan pertahanan, antara lain kendaraan multi purpose light baru yang disebut Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV).

Apalagi, kata Subiyono, PT JBNP dan PT Ridho Agung Mitra Abadi (RAMA) telah mengembangkan produk-produk industri pertahanan dan keamanan.

Selama ini, produk-produk pertahanan dan keamanan yang dikembangkannya juga telah banyak digunakan TNI dan Polri sehingga pihaknya akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Selanjutnya, Subiyono berharap dukungan dari pemerintah serta segenap institusi terkait lainnya atas rencana JBNP untuk melakukan kerja sama dengan mitra strategis luar negeri dalam pengembangan industri pertahanan.

"Kerja sama itu, di antaranya dengan program transfer teknologi, produksi bersama, dan lain sebagainya dalam rangka percepatan kemandirian industri pertahanan dan keamanan dalam negeri," katanya.

Pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan yang berlangsung pada 22-23 Januari 2020, JBNP juga ikut serta pada pameran sistem kesenjataan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menegaskan, pertahanan merupakan investasi bagi suatu negara untuk menjaga situasi wilayahnya agar selalu aman dan damai."Bahwa pertahanan adalah investasi. Negara yang kuat pertahanannya, aman, terjadi iklim yang damai," katanya, usai menutup Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (23/1).

Menhan Prabowo, didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan jajaran kepala staf TNI.

Menurut Prabowo, negara yang iklimnya damai menjamin iklim ekonomi berkembang dengan karena investor pasti akan memilih masuk ke dalam negara yang aman.

"Kita butuh negara yang aman dan stabil. Untuk menjaga negara aman dan stabil, kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan kita," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa Kemenhan dan jajarannya bertanggung jawab memberikan saran kepada Presiden dalam mengeluarkan kebijakan umum dan turunannya, mulai doktrin, sistem, hingga strategi."Panglima TNI bertanggung jawab atas penyiapan penggunaan kekuatan. Kepala staf bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan. Alhamdulillah, terjadi satu soliditas kerja sama yang kompak," tegasnya.

Rapim Kemenhan yang mengambil tema "Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI" itu berlangsung selama dua hari, yakni 22-23 Januari 2020.

Pada hari pertama (Rabu, 22/1), dilaksanakan paparan dan pembahasan terhadap capaian-capaian dari setiap satker unit organisasi Kemenhan dan kegiatan yang bersifat internal, dibuka oleh Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara hari kedua, Kamis ini, rapim dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran menteri. Berbeda dengan rapim-rapim tahun sebelumnya, pada rapim kali ini dilaksanakan pula pameran produk-produk alutsista hasil produksi industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta. Ant

BERITA TERKAIT

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional NERACA  Ambon - Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red…

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan   NERACA Jakarta - Mantan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019…

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi   NERACA  Cibinong, Bogor - Warga Perumahan Green Citayam City (GCC), Kecamatan Bojonggede,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis NERACA  Jakarta - Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan penindakan kasus korupsi…

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law  NERACA Jakarta - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya,…

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan NERACA Jakarta - Pabrik kosmetik ilegal di kawasan Jatijajar, Depok,…