Indonesia Menggandeng Arab Saudi Mendorong Percepatan GCC-CEPA

Jakarta - Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Arab Saudi Majid Al Kasabi membahas percepatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

NERACA

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto memebarkan bahwa di sela-sela pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, pihaknya melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Arab Saudi guna mendorong percepatan GCC-CEPA.

“Secara khusus, Indonesia ingin mencari dukungan Arab Saudi untuk mempercepat proses internal di antara negara anggota GCC, menuju pembentukan Indonesia-GCC CEPA. Indonesia memandang perdagangan ndonesia dan GCC sangat potensial untuk ditingkatkan. Indonesia juga ingin meningkatkan ekspor ke negara-negara GCC, khususnya Saudi Arabia,” kata Agus.

Dalam pertemuan tersebut Agus juga menggaris bawahi bahwa sebelumnya kedua Pemimpin Negara telah bertemu di Istana Bogor pada Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengajukan proposal pembentukan kerja sama Indonesia-GCC CEPA.

Selain membahas CEPA, Mendag Agus juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut dan mendukung Kepresidenan G20 Arab Saudi pada 2020. Pada masa Kepresidenan G20, Arab Saudi ingin mendorong negara anggota kunci G20 membahas tantangan dan peluang ekonomi global.

Sebab pada dasarnya Indonesia sangat mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan di bawah naungan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). “Indonesia berpandangan bahwa diskusi mengenai reformasi WTO tetap perlu diangkat oleh G20 guna mendorong pembahasan reformasi WTO di Jenewa,” ucap Agus.

Disisi lain, Agus mengatakan dalam hal penguatan sistem perdagangan multilateral dan reformasi WTO, Indonesia telah berkontribusi dengan menyampaikan naskah tidak resmi pada saat masa Kepresidenan Jepang tahun 2019. Indonesia juga berkomitmen untuk melanjutkannya di bawah Kepresidenan Arab Saudi.

“Indonesia percaya bahwa G20 memiliki posisi secara politik untuk dalam memberikan dorongan memajukan diskusi reformasi WTO. Untuk itu, Indonesia siap terlibat dalam diskusi mengenai reformasi WTO di bawah Kepresidenan Arab Saudi,” ujar Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa, Indonesia menyambut setiap diskusi di G20 untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang dan negara kurang berkembang, serta meningkatkan peran UMKM. “G20 harus memainkan peran kunci dalam mempersempit kesenjangan pembangunan,” tandasnya.

Alhasil, kedua Menteri juga menyepakati agar antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi perlu saling bertemu membahas peluang bisnis dan membawa misi dagang ke Indonesia dan Arab Saudi.

Untuk itu, Menteri Perdagangan dan Investasi Arab Saudi dalam waktu dekat berencana membawa beberapa pelaku usaha Arab Saudi ke Indonesia untuk berbisnis dan investasi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Agus menyambut baik rencana tersebut dan akan menyiapkan daftar produk yang dibutuhkan kedua negara serta libatkan KADIN dan pelaku bisnis.

Arab Saudi merupakan negara tujuan ekspor ke-23 dan sebagai Negara asal impor ke-10 bagi Indonesia. Pada periode Januari—November 2019, total perdagangan kedua negara mencapai USD 4,61 miliar.

Produk ekspor Indonesia ke Arab Saudi di antaranya mobil dan kendaraan bermotor, kayu lapis, kertas dan produk kertas, kelapa/kopra dan inti sawit atau minyak babassu, ikan dan produk olahan ikan, serta minyak kelapa sawit dan turunannya.

Sedangkan, produk impor Indonesia dari Arab Saudi antara lain minyak bumi dan minyak mentah, minyak petroleum, alkohol asiklik, polimer etilena, polimer propilena, hidrokarbon asiklik, serta emas.Di bidang investasi, investasi Arab Saudi ke Indonesia tercatat sebanyak 160 proyek dengan nilai USD 43 juta selama periode 2014—2018.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Crowne Prince Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, sepakat untuk melakukan kerjasama, diantaranya mengembangkan sektor pertanian.  

Kerja sama antara Republik Indonesia (RI) dan Persatuan Emirat Arab (PEA) diantaranya sektor pertanian. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan PEA Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Kedepan akan dibangun kerjasama kedua negara yang mencakup 14 area kerja sama di bidang pertanian dan diversifikasi pangan, diantaranya proses dan produksi tanaman, peternakan dan pertanian, sanitasi dan phytosanitary, teknologi dan infrastruktur pertanian.

Selain itu juga kerjasama di bidang science dan teknis, keamanan makanan, teknis dan teknologi industri pertanian modern, asuransi  pertanian, skema keuangan agrikultur, sistem informasi dan komunikasi pertanian. Peningkatan kemampuan SDM melalui capacity building, fasilitas dagang dan pertanian, dan area terkait lainnya.

Melilat kerjasama tersebut, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menilai strategis kerjasama antar negara ini. Secara khusus Mentan meminta semua pihak di Kementan optimalkan kerjasama ini.

Sebab, Persatuan Emirat Arab punya keterbatasan dalam memproduksi pangan, namun teknologi yang dimiliki dapat diadopsi. Teknologi modern pertanian di lahan gurun dengan kering salah satunya.

"Banyak hal yang dapat diperoleh dari kerjasama ini. Dan negara kita pun sangat besar dan punya potensi sumberdaya pertanian. Kita tangkap peluang ini untuk meningkatkan ekspor dan transfer teknologi," kata Syahrul.

BERITA TERKAIT

Konsumen Cerdas Cipakan Pasar yang Adil

NERACA Jakarta – konsumen yang cerdas dapat berperan aktif dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Konsumen perlu meluangkan…

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Konsumen Cerdas Cipakan Pasar yang Adil

NERACA Jakarta – konsumen yang cerdas dapat berperan aktif dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Konsumen perlu meluangkan…

Sistem TI Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal…

UMKM Pilar Ekonomi Indonesia

NERACA Surabaya – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi Indonesia. Pemerintah akan terus memfasilitasi kemajuan UMKM dengan…