RI Kembangkan B30, Kurangi Emisi Karbon - ALTERNATIF BBM TERBARUKAN

Jakarta-Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

NERACA

“Indonesia juga sedang mengembangkan skema kredit karbon guna mendukung upaya pelestarian lingkungan”, kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparan di World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos, belum lama ini.

Sebab, menurut Airlangga, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 14 juta hektar yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton karbon dioksida (CO2) dari udara setiap tahun. Artinya, tantangan utama terletak pada upaya mengonversikan carbon footprint ke dalam suatu skema bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Indonesia mengajak para peserta yang hadir, khususnya dari kalangan bisnis, untuk mulai berinvestasi di sektor karbon.

Bagi Indonesia, investasi lingkungan, terutama menyangkut reforestasi, tidak harus dibatasi hanya dalam konteks replanting. Namun perlu diperluas hingga mencakup aspek monetization dari emisi karbon yang dapat diserap oleh perkebunan sawit.

“Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan agar para stakeholders yang hadir bisa ikut memikirkan mekanisme atau skema penerapan carbon credit yang tepat dalam merealisasikan potensi Indonesia sebagai the capital of carbon credit,” ucap Airlangga.

Terkait pencapaian SDGs, Airlangga mengemukakan peranan minyak sawit dalam mencapai target yang telah disepakati secara global, antara lain: sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional; penyediaan bahan makanan; penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan; serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

"Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk peremajaan (replanting) sebanyak 500 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Tujuannya adalah agar masyarakat yang bekerja di sektor ini bisa mendapatkan hasil yang optimal,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut pada hari terakhir rangkaian pertemuan tahunan WEF Davos mengusulkan mekanisme carbon credit dan mengusulkan peran strategis, diantaranya industri kelapa sawit, dalam Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) bertajuk “Finding Resilience in A Global Economy with New Rules.

Dalam sesi tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong terciptanya pemahaman yang sama terkait masa depan hutan tropis dunia. “Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai penanganan komoditas kelapa sawit serta menyampaikan berbagai program Pemerintah untuk mengatasi deforestasi,” ujar Airlangga.

Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global – terutama untuk pencapaian SDGs - perspektif bisnis, serta kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia.

“Indonesia merupakan produsen minyak sawit utama dunia. Komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5 persen PDB nasional. Dengan memanfaatkan tidak lebih dari 10 persen (sekitar 6 – 7 persen) dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah.

Diantara peserta yang hadir dalam WEF Davos, mantan Wapres AS Al Gore menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang telah berhasil menekan angka deforestasi secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah.

Di sisi lain, dalam WEF 2020, Airlangga juga menjabarkan agenda pembangunan Indonesia tahun 2020 – 2024 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6 persen. Disampaikan pula bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sinergi antara upaya penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, transformasi ekonomi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang solid.

Pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura untuk membahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Singapura, terutama di bidang e-commerce. Ia juga menerima kunjungan sejumlah pimpinan perusahaan, yakni dari General Atlantic, Astra Zeneca, Amazon Web Services, serta Temasek.

Sementara itu, di hari kedua pertemuan WEF 2020 Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto mengatakan komitmennya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia denga usaha global.

“Kolaborasi yang lebih erat harus dapat diwujudkan jika ingin memaksimalkan peningkatan kerja sama perdagangan. Semangat kolaborasi harus dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan bersama untuk menghadapi perubahan-perubahan ekonomi global,” jelas Agus.

Bahkan dalam paparannya yang bertajuk “Governments Strategy Advancing Nation’s Productivity and Export”, Agus menyatakan, saat ini Indonesia berkomitmen semakin aktif turut serta dalam perdagangan global.

Salah satu wujud komitmennya adalah pihaknya dalam hal ini Kementeria Perdagangan (Kemendag) menargetkan penyelesaian lebih dari 20 perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara mitra dalam waktu lima tahun ke depan.

Kemendag juga berkomitmen meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia dan membuka pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia di masa depan sebagai bagian dari rantai nilai global (global value chain).

Sementara itu, untuk menghadapi dinamika perdagangan global, Kemendag akan mengajak para buyer dan investor di WEF 2020 untuk bekerja sama meningkatkan daya saing perdagangan dan investasi di pasar global.

"Kunjungan kerja ke WEF 2020 ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia, tidak hanya dengan mitra kerja pemerintah, tetapi juga dengan dunia usaha global," ujar Agus.

Sebelumnya Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pun komit untuk mendorong produk dalam negeri dari masing-masing daerah ke pasar mancanegara dengan memanfaatkan berbagai program fasilitasi ekspor yang dimiliki kementeriannya.

“Kementerian Perdagangan memiliki banyak program fasilitasi ekspor, di antaranya program pelatihan ekspor dan impor, pelatihan desain produk, dan menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan luar negeri,” kata Jerry. iwan/groho

BERITA TERKAIT

BPJS KESEHATAN LAMBAT SELESAIKAN KEWAJIBAN KE FASKES - Menkeu: 2 Alasan Jebolnya Program JKN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai defisit menahun BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak semata-mata karena…

Siapkan Rp10 Triliun, Pemerintah Realisasikan Kartu Pra Kerja

NERACA Jakarta - Janji Presiden Joko Widodo segera direalisasikan pada tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa kartu…

KARENA PEMBAHASANNYA DILAKUKAN TERTUTUP - Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta-Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

EKSPOR INDONESIA HANYA BERIKAN KONTRIBUSI 15% - BKPM: Majukan Ekonomi Bangun Investasi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya…

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan 2020

NERACA Jakarta – Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan…

BPJS KESEHATAN LAMBAT SELESAIKAN KEWAJIBAN KE FASKES - Menkeu: 2 Alasan Jebolnya Program JKN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai defisit menahun BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak semata-mata karena…