Masa Transisi OJK Terlalu Singkat - Cuma Satu Tahun

NERACA

Jakarta—Masa transisi pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tampaknya takkan berjalan mulus. Apalagi masa transisi tantangan yang terberat antara lain adalah masalah waktu yang Cuma satu tahun. “Tantangan yang dihadapi diantaranya limitasi waktu, dimana waktu peralihan yang relatif singkat yakni satu tahun,” kata Ketua Bapepam-LK Nurhaida di Jakarta,18/4

Menurut Nurhaida, proses peralihan OJK ini memerlukan persiapan matang. Selain itu juga perlu kesiapan birokrasi dan koordinasi. “Persiapan yang tidak matang, kendala-kendala birokrasi dan koordinasi yang dapat menghambat pengalihan kewenangan, dokumen dan kekayaan ke OJK, juga pengawasan berjalan dapat terganggu karena sebagian resouces dialokasikan untuk mempersiapkan OJK," tambahnya

Selain itu, kata Nurhaida, tantangan lainnya, adalah masalah soal ketersediaan SDM. “Jadi perlu adanya tim yang berdedikasi dalam mempersiapkan OJK. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tuntutan bagi Bapepam-LK dan BI agar tetap menjalankan tugasnya secara rutin disamping harus mempersiapkan OJK.

Lebih jauh Nurhaida menambahkan OJK juga juga masih membutuhkan perwakilan dari pasar modal dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini didasari atas kewenangan OJK yang masuk ke Lembaga Keuangan. Karena di awal berdirinya OJK pada 2013 nanti yang akan diawasi pertama kali adalah pasar modal dan lembaga keuangan. "Tentunya keterwakilan pasar modal harus perlu, dalam artian sebisanya kita ingin keterwakilan pasar modal secara kebutuhan industri dari OJK pasti diperlukan," ujarnya

Selain itu, Nurhaida, memastikan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK nantinya sama halnya dengan Bapepam-LK, di mana saat ini tugas Bapepam-LK di antaranya mengawasi pasar modal. "Karena saat OJK beroperasi nanti di 2013 dan itu baru pengawasan pasar modal tentunya di situ diperlukan sistem yang sudah jalan dan keahlian sektor lembaga keuangan," tandasnya.

Sayangnya, dia enggan berkomentar lebih jauh bagaimana keterlibatan pasar modal saat ini dalam pebentukan OJK. "Kalau untuk itu saya tidak bisa komentar, nanti menjadi bias," tandasnya.

Sebelumnya, Komite Pembentukan OJK menuturkan gaji calon anggota Dewan Komisioner OJK kemungkinan akan lebih besar dari Kemenkeu dan BI. Hal ini, mengingat besarnya risiko dan pekerjaan yang akan diemban oleh calon DK OJK tersebut. "Yang jelas itu standar itu harus kalau bisa lebih baik," tegas Ketua Komite Pembentukan OJK Mulia Nasution.

Mulia menjelaskan, kajian mengenai besaran gaji tersebut masih akan diajukan kepada DPR. Pasalnya, meskipun OJK merupakan lembaga independen. Namun selama kurang lebih lima tahun, gaji pegawai OJK masih disokong dari APBN. "Harus dijelaskan nanti, mengapa mereka di beri standar gaji kompensasi yang baik. Supaya mereka fokus pada kerjaannya dan agar mereka berdedikasi pada tugas mereka dan melakukan tugas pengawasan karena sangat beresiko kalau misalkan ada masalah penggajian dan pengupahan," paparnya. **maya

Related posts