Kemenperin Siap Bangun ‘Material Center’ IKM Furnitur di Jepara

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian akan membangunmaterial centeruntukmemenuhi kebutuhan bahan baku pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang menghasilkan produk furnitur di Jepara, Jawa Tengah. Langkah tersebut bertujuan menopang keberlangsungan usaha dan peningkatan daya saing pada sektor yang berorientasi ekspor tersebut.

“Akses bahan bakuinisangat penting karenamenjaditantangan bagipelakuIKMkita sekarang dalam rangkamendapatkan bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi pasar,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Gati menjelaskan, konsep operasionalmaterial centerdi Jepara nanti mencakup empat model bisnis, yaitu terkaitproduction planning inventory control(PPIC), bisnis jasa sewa permesinan secara kolektif, model pengelolaan bahan baku standar dan pendukung, serta model pengelolaan kegiatan logistik bagi pelaku IKM.

“Konsepmaterial centerini sudah dimulai dengan kajian sejak tahun 2019. Rencananya di awal tahun 2020 ini akan menjadi permulaan implementasi untuk menyepakati beberapa hal seperti bentuk pengelolaan dan kelembagaanmaterial center, peran setiapstakeholder,bussiness plandan persiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” ungkap Gati.

Gati menyampaikan, pihaknya bakalbersinergidengan sejumlah pihak terkait, agar pembangunanmaterial centerdi Jepara tersebut bisa terwujud sesuai rencana dan pelaksanaannya berjalan baik. “Kami antara lain akan menggandeng Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, pihak penyedia jasa logistik, perbankan, koperasi, dan pelaku IKM,” sebut Gati.

Menurut Gati, Jepara merupakan salah satu sentra IKM furnitur dan kerajinan yang potensial sekaligus memiliki kekayaan intelektual dengan kearifan lokal. “Daya saing industri furnitur dan kerajinan di Jepara terletak pada sumber bahan baku yang melimpah dan bekelanjutan, kemudian didukung keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal, serta ditunjang sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini bisa membuat kompetitif di pasar global,” tutur Gati.

Selain memfasilitasi pembangunanmaterial center, menurut Gati, Kemenperin juga telah menyiapkan berbagai program menarik guna memacu daya saing IKM di Tanah Air.

“Misalnya, programrestrukturisasi mesin dan peralatan,sertifikasi, pelatihan pemasaranonlinemelalui program e-Smart IKM, dan memberikan informasi mengenai akses pembiayaan,” imbuh Gati.

Dalam mengatasi masalah pembiayaan, lanjut Gati, pelaku IKM kini dapat memanfaatkan program KUR yang ditawarkan oleh perbankan. Pada tahun 2020, terdapat kebijakan baru terkait dengan KUR yang akan sangat menguntungkan pelaku IKM, di antaranya adalah adanya penurunan suku bunga dari 7% pada tahun 2019 menjadi 6% di tahun 2020.

Kemudian, plafon untuk KUR mikro di tahun 2020 akan meningkat dari Rp25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur. Selain itu, plafon KUR secara total meningkat dari Rp140 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp190 triliun di tahun 2020.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengakui penerapan industri 4.0 bisa menimbulkan peluang terhadap pembukaan lapangan kerja baru. Contohnya, perusahaan rintisan (startup) yang kian marak bermunculan di dalam negeri, sebagian ada yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. “Gojek misalnya. Jadi, industri 4.0 juga membuka peluang-peluang bisnis baru,” ungkap Agus.

Oleh karena itu, menurut Agus pemerintah fokus dan memberikan perhatian lebih dalam upaya pengembangan pelaku IKM karena sektor tersebut dinilai mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Dalam sejarahnya, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi, IKM merupakan salah satu sektor usaha yang bisa bertahan,” terang Agus.

Apalagi, kata Agus, hingga 15 tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan jumlah wirausaha muda, termasuk pelaku IKM. “Pemerintah telah meluncurkan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini tidak hanya diimplementasikan untuk industri skala besar saja, tetapi juga untuk sektor IKM,” imbuh Agus.

Menurut Agus, peran startup sebagai kaum muda millenial sangat penting dalam membawa Indonesia lebih cepat menuju revolusi industri 4.0. Inovasi para startup ini diharapkan akan memberikan solusi bagi industri dan masyarakat dalam mengadopsi teknologi, sehingga menjadi lebih efisien dalam hal biaya, energi, dan waktu.

BERITA TERKAIT

Impor Sampah Harus Dikaji Ulang

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai…

Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan…

Pemerintah Kurangi Impor dan Pacu Utilisasi

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KLHK Dukung Omnibus Law, Komisi IV DPR Berharap Pemerintah Berhati-hati

Jakarta – Beanar, bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak pihak yang mendukung tapi tidak…

Pemerintah Pastikan RUU Cipta Kerja Selaras Dengan Koridor Konstitusi

NERACA RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga…

Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Sektor Pertanian di Papua Barat

NERACA Sorong - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,…