Kemenperin Mendorong Ekspor Guna Menekan Defisit

NERACA

Jakarta – Pemerintah sedang memprioritaskan pengembangan sektor industri yang berorientasi ekspor. Upaya ini dinilai akan membenahi masalah struktural ekonomi saat ini, yaitu defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

“Kita ketahui, kontribusi sektor industri manufaktur hingga saat ini masih mendominasi terhadap capaian nilai ekspor nasional. Jadi, ini merupakan salah satu poin bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor industri manufaktur,” kata Agus.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-Desember 2019, ekspor produk industri pengolahan mampu menembus hingga 126,57 miliar dollar AS atau menyumbang sebesar 75,5 persen terhadap total ekspor Indonesia yang menyentuh di angka 167,53 miliar dollar AS sepanjang tahun lalu.

“Kita sudah punya peta jalan Making Indonesia 4.0, yang menjadi strategi kesiapan kita memasuki era industri 4.0. Melaluiroadmapini, kita juga akan meningkatkan 10 persen dari kontribusi ekspor netto terhadap PDB,” tutur Agus.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sudah memetakan 15 sektor yang akan mendapat prioritas pengembangan untuk digenjot kinerja ekspornya. Ke-15 sektor potensial tersebut, yakni industri pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, industri makanan, industri kertas dan barang dari kertas, industricrumb rubber, ban, dan sarung tangan karet, industri kayu dan barang dari kayu, serta industri tekstil dan produk tekstil.

Selanjutnya, industri alas kaki, industri kosmetik, sabun, dan bahan pembersih, industri kendaraan bermotor roda empat, industri kabel listrik, industri pipa dan sambungan pipa dari besi, industri alat mesin pertanian, industri elektronika konsumsi, industri perhiasan, serta industri kerajinan.

“Adapun beberapa tantangan yang perlu segera dibenahi agar industri kita bisa lebih berdaya saing, antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku dan komponen. Kemudian, dilakukan pendalaman struktur industri, pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan terus mendorong pembangunan kawasan industri termasuk sentra IKM,” sebut Agus.

Agus menambahkan, kementeriannya juga fokus untuk turut menarik investasi bagi sektor industri yang menghasilkan produk substitusi impor dan tetap menjalankan kebijakan hilirisasi industri. “Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan sektor industri, juga dapat melalui substitusi impor dan hilirisasi,” jelas Agus.

Langkah-langkah strategis yang dijalankan, di antaranya implementasi mandatori B-30. Hal ini dapat memberikan penghematan devisa sebesar 4,8 miliar dollar AS sekaligus menjamin ketersediaan bahan bakan minyak jenis biosolar. Langkah lainnya, pengembangan litbang industri farmasi dengan tujuan menghasilkan obat untuk kebutuhan nasional dan mengurangi impor bahan baku obat.

Selanjutnya, melakukan penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) guna mengurangiimpor produk petrokimia dan menghemat devisa negara hingga 1 miliar dollar AS per tahun. Berikutnya, pengembangan gasifikasi batubara di Peranap dan Tanjung Enim untuk mengurangi ketergantungan impor polypropylene dan LPG.

Kemudian, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor untuk membantu tumbuhnya kapasitas industri konsentrat di dalam negeri dan mendorong kinerja ekspor. Selain itu, pengoperasin Green Refinery di Plaju untuk menghasilkan diesel nabati (green diesel) dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kami juga fokus mendorong pengembangan industri berbasisstainless steeldi Morowali dalam rangka meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri,” ujar Agus.

Bahkan, menurut Agus dilakukan pula pengembangan investasi industri petrokimia di Cilegon dan Merak, Banten untuk dapat mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia serta akselerasi pengembangan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni guna mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia.

Sehingga Kemenperin mampu merealisasikan anggaran sepanjang tahun 2019 hingga 92,23% atau Rp3,2 triliun dari pagu efektif sebesar Rp3,5 triliun. Pagu anggaran Kemenperin pada tahun lalu meningkat 27,05% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp2,8 triliun. Realisasi itu merupakan capaian yang luar biasa. Selanjutnya, dengan meningkatnya alokasi pagu anggaran. “Kami terus berupaya untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut,” pungkas Agus.

BERITA TERKAIT

Impor Sampah Harus Dikaji Ulang

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai…

Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan…

Pemerintah Kurangi Impor dan Pacu Utilisasi

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KLHK Dukung Omnibus Law, Komisi IV DPR Berharap Pemerintah Berhati-hati

Jakarta – Beanar, bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak pihak yang mendukung tapi tidak…

Pemerintah Pastikan RUU Cipta Kerja Selaras Dengan Koridor Konstitusi

NERACA RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga…

Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Sektor Pertanian di Papua Barat

NERACA Sorong - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,…