Di tengah badai kerugian menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga triliunan rupiah, Kementerian BUMN disebut-sebut menyiapkan suntikan dana sekitar Rp5 triliun sebagai tahap awal strategi penyelamatan BUMN asuransi itu. Lantas dari mana dananya? Apakah berasal dari holding asuransi BUMN Rp2 triliun plus investor sebesar Rp3 triliun?

Yang pasti tidak ada skema bail-out dari pihak pemerintah. Yang ada adalah bail-in, berasal dari pemegang saham sendiri, meski pemegang sahamnya juga pemerintah sendiri. Namun kekayaan negara yang ‘dipisahkan’ di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara.

Adapun skema penyelamatan ini melalui pertama yaitu pembentukan holding perusahaan asuransi. Kedua, pembentukan anak perusahaan Jiwasraya yaitu PT Jiwasraya Putra. Namun Jiwasraya maupun anak perusahaannya tidak ditempatkan dalam holding. Mengapa? karena Jiwasraya sedang dalam keadaan insolvent, sehingga berisiko akan membuat neraca Holding menjadi kurang bagus. 

Holding merupakan kumpulan beberapa perusahaan asuransi diantaranya PT Askrindo, Jasa Raharja dan Jasindo. Yang bertindak sebagai holding adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Secara kaidah akuntasi, holding itu akan punya modal raksasa. Karena gabungan dari tiga perusahaan asuransi. Namun hubungan antara holding dan anak perusahaan hanya sebatas kepemilikan saham, sedangkan operasionalnya tetap independen sesuai aturan OJK.

Dari sisi bisnis, PT Jiwasraya Putra tentu akan mendatangkan premi yang luar biasa besarnya. Dalam bisnis plan sudah ada hitungannya. Peluang ini dimanfaatkan oleh Holding Asuransi untuk melakukan ekspansi dengan ikut sebagai pemegang saham. Menurut rencananya Holding Asuransi akan menyuntik dana Rp 2 triliun. Ini tentu akan menambah portfolio investasi Holding Asuransi. Karena kebutuhan dana sebesar Rp 5 triliun untuk penyelamatan Jiwasraya, maka diharapkan investor akan masuk sebesar Rp 3 triliun.

Kalau Holding Asuransi tidak mau ambil peluang tersebut, peminat swasta panjang sekali antreannya. Ini bisnis bagus banget. Apalagi di era IT system. Pelanggan PT Jiwasraya Putra itu akan mencapai lebih dari 100 juta orang, yang merupakan ekosistem sekelas Unicorn, bahkan Decacorn. Downstream dari bisnis asuransi itu bisa dikembangkan jadi fintech berskala gigantik dengan value minimal US$10 miliar atau setara Rp 140 triliun. Artinya, walau ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 23,92 Triliun, itu bukan masalah besar bila dibandingkan dengan power exit strategy dari keberadaan PT Jiwasraya Putra.

Jadi,  walau masalah Jiwasraya ini cukup besar, melalui rekayasa finansial dapat diselesaikan dengan cara mudah. Pemerintah cukup mengeluarkan surat izin berdirinya PT Jiwasraya Putra dan memberinya bisnis penugasan secara captive market.

Hanya persoalannya, pemerintah harus tetap tegas menyelesaikan masalah hukum terhadap semua pihak yang terlibat kasus Jiwasraya. Bagaimanapun, kasus hukum bagi mereka yang terlibat membuat Jiwasraya rugi harus diproses secara adil. Bukan hanya penjara tetapi juga mereka harus membayar kerugian dan negara harus menyita semua hartanya.

Kita mengingatkan, kasus Jiwasraya jangan hanya berhenti dengan kurungan fisik penjara sepert kasus Bank Century tanpa ada ganti rugi yang jelas dan transparan. Jangan terulang peristiwa serupa di Jiwasraya.

Ingat, di setiap kasus finansial pada akhirnya negara selalu terlibat menyelesaikan masalah, dan pihak yang terlibat mengandalkan pasang badan tanpa ada kemungkinan miskin di masa depan. Contohnya, Robert Tantular bisa memperoleh 77 bulan remisi. Enak banget, ini tentu mengusik rasa keadilan kita.