Peran Edukasi Media Kawal Kebijakan Nasional Tanpa Hoax

Oleh: Rohman Fahrozi, Mahasiswa Ilmu Komunikasi PTN

Di era digital seperti sekarang ini, hampir seluruh masyarakat dapat berselancar melalui internet yang dibanjiri informasi dengan berbagai opini, data, dan informasi beragam, bahkan terkadang status di media sosial-pun bisa jadi berita yang menghebohkan. Ironisnya, beragam informasi yang tersedia tidak jarang dikemas menjadi sebuah konten negatif yang dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik hingga mengancam keutuhan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Indonesia di era digital salah satunya adalah dengan menciptakan konten positif yang dapat memepengaruhi perubahan perilaku masyarakat ke arah lebih baik.

"Manusia itu pada hakikatnya belajar. Belajar untuk mengubah tingkah laku juga membutuhkan asupan informasi sehingga orang dapat berpikir dan menentukan sikap. Kalau istilah Pak Presiden itu berhijrah, mengubah sikap perilaku dari negatif ke positif atau dari positif menjadi lebih positif," ujar Kemenko PMK.

Kendati demikian Muhadjir mengakui mempengaruhi masyarakat melalui konten positif bukanlah hal mudah. Kecenderungan konten negatif meskipun tidak terorganisir tetapi memiliki daya yang sangat besar untuk bisa memengaruhi pemikiran serta memicu tindakan reaktif dari masyarakat. Suatu informasi tersaji dengan cepat dan menjadi viral di media sosial, di share oleh ribuan akun atau biasa dikenal dengan netizen, diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan mengarahkan seorang pemimpin atau kelompok tertentu menjadi buruk. Namun sayangnya, klarifikasi atas informasi yang salah tersebut justru sepi.

Kondisi inilah dimana kontribusi semua komponen bangsa khususnya media dituntut peran besarnysa mengawal keterbukaan informasi dalam konteks demokrasi yang konstitusional dan beradab . Media harus tampil terdepan memberikan literasi dan edukasi pencerahan kepada masyarakat agar ruang partisipasi opini publik haruslah dilakukan secara bijak cerdas dan bermartabat serta mencerahkan.

Media seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengambil kesimpulan berdasarkan informasi dari sumber media kredible, yang betul-betul objektif dan bukan informasi yang manipulatif bahkan fitnah. Untuk itu, disinilah pentingnya peran media sebagai salah satu instrumen pendidikan kewarganegaraan untuk konsisten memberitakan dan memberikan literasi serta edukasi kepada masyarakat dengan menyajikan pemberitaan yang mendorong akal sehat masyarakat, agar menolak dan tidak terprovokasi berbagai upaya disinformasi yang memecah belah bsngsa atau menghambat pembangunan nasional. Media harus memberikan optimisme dalam pemberitaanya guna menyukseskan agenda nasioanl yang sudah berjalan dengan baik dan dipuji oleh bangsa lain.

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Perpajakan Cara Jitu Memudahkan Investasi

  Oleh : Edi Baskoro, Pengamat Sosial Ekonomi   Ruwetnya sistem regulasi beserta tatatan birokrasi di Indonesia tinggal menghitung jari.…

Meningkatkan Kepedulian Pengusaha Besar untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Oleh : Agung Wahyudin dan Wilnas, Pemerhati Masalah Ekonomi Relasi positif dan konstruktif antara pengusaha besar atau konglomerat, kelompok ekonomi…

Menanti Gebrakan Presiden Asakawa

  Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)   Takehiko Nakao telah secara resmi meletakkan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah RI Siap Antisipasi dan Atasi Ancaman Virus Corona

Oleh : Rifat Akbar, Pemerhati Kesehatan Masyarakat Virus Corona yang menyebar dari Wuhan-China telah memicu kekhawatiran global bagi negara-negara lain.…

Mendukung Pilkada 2020 Bebas Hoax

  Oleh: Agoes Abidin, Pengamat Sosial Politik Pelaksanan Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Semua pihak pun mendukung Pilkada 2020 yang…

Pentingnya Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Oleh : Erlangga Pratama, Pemerhati Studi Lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua, yaitu pemekaran yang diusulkan,…