Pemerintah Turunkan Bunga KUR Menjadi 6% - UPAYA MENINGKATKAN GAIRAH PENGUSAHA UMKM

Jakarta-Sebagai upaya meningkatkan gairah kalangan pengusaha UMKM, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terus menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini menjadi 6% dari sebelumnya 22% pada 2014. Tahun lalu, suku bunga KUR tercatat masih 7 %. Sementara itu, beberapa bank BUMN diketahui masih meminta agunan terhadap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit di kisaran Rp 25 juta-Rp50 juta.

NERACA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019 mencapai Rp139,51 triliun atau 99,65%. Angka ini hampir mencapai target realisasi yakni Rp140 triliun.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, realisasi penyaluran KUR sengaja ditahan agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Sebab bila melebihi target, pemerintah tidak membayar subsidi kepada bank atau penyalur kreditur. "Kalau tidak direm realisasinya bisa melampaui target," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Iskandar, suku bunga KUR juga terus mengalami penurunan sejak tahun 2011. Tercatat, suku bunga KUR mencapai 22% di 2014, kemudian turun menjadi 12% di tahun 2015. Setelah itu suku bunga KUR terus menurun hingga 6% di tahun 2020. "Tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga jadi 6%,” ujarnya.

Selain menurunkan suku bunga, pemerintah juga memberikan subsidi bunga KUR tersebut. Namun, subsidi yang diberikan memiliki besaran berbeda pada tiap klusternya. Untuk KUR mikro sebesar 10,5%. KUR kecil sebesar 5,5% dan KUR TKI sebesar 14%. Tahun ini pemerintah juga menaikkan penyaluran dana KUR 36% atau Rp50 triliun dari tahun sebelumnya, sehingga tahun ini anggaran KUR naik menjadi Rp190 triliun.

Total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp472,77 triliun dengan outstanding Rp153 triliun, dan NPL (non-performance loan) 1,10%. Adapun rinciannya yaitu pada 2015 realisasi penyaluran KUR sebanyak Rp22,75 triliun dari target Rp30 triliun. Tahun 2016 realisasi penyaluran Rp94,4 triliun dari target Rp100 triliun. Tahun 2017 realisasi penyaluran KUR Rp96,7 triliun dari target Rp110 triliun.

Kemudian pada 2018, realisasi penyaluran KUR Rp120,3 triliun dari target Rp120 triliun. Selanjutnya pada 2019 terealisasi Rp139,5 triliun dari target Rp140 triliun.

Jika melihat peta sebaran fasilitas kredit sejalan dengan penyebaran UMKM, penyaluran KUR masih didominasi pulau jawa dengan pangsa 54,33% dengan dana KUR yang terealisasi sebanyak Rp256,8 triliun dengan 11,2 juta debitur.

Setelah pulau Jawa, pulau Sumatera menyusul dengan pangsa 20,44% dengan dana KUR yang terealisasi Rp96,6 triliun dengan 3,2 juta debitur. Lalu disusul pulau Sulawesi dengan pangsa 10,17% dengan dana KUR Rp48 triliun dari 1,8 juta debitur.

Menurut Iskandar, ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM agar bisa naik kelas. Tak hanya itu, ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mempertahankan daya beli. "Dengan kebijakan prefer tadi kita harapkan akan muncul pengusaha mikro kecil yang naik kelas," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah membuat skema kenaikan penyaluran KUR hingga tahun 2024. Nilainya terus meningkat hingga Rp325 triliun pada 2024. "Ditingkatkan bertahap hingga mencapai Rp325 triliun pada 2024," ujarnya.

Namun, ada beberapa bank dan lembaga penyalur KUR kata Iskandar yang mampu menyalurkan dana KUR melebihi realisasi. Pemerintah pun memberikan toleransi kepada mereka untuk menyetujui kelebihan dana realisasi KUR.

Sebab pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk menyetujuinya, tetapi tidak terlalu banyak karena anggarannya hanya Rp140 triliun. "Karena keputusan komite mengemukakan Rp140 triliun atau kecukupan anggaran," katanya.

Untuk porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 51,52%. Ini masih di bawah target sektor produksi tahun 2019 yaitu minimal 60%.

KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak diberlakukannya target produksi sejak tahun 2017. Pangsa sektor perdagangan masih besar, yaitu 48% pada Desember 2019. Disusul sektor pertanian 26% dan jasa 16%.

Sementara itu, sejumlah calon debitur KUR menyatakan ada beberapa bank BUMN yang masih meminta agunan nasabah untuk pengajuan pinjaman sekitar Rp 25 juta-Rp 50 juta. “Padahal menurut ketentuan pemerintah, untuk kredit Rp 25 juta-Rp 50 juta tidak perlu agunan. Tapi kenyataan di bank BUMN tetap minta agunan apakah sertifikat atau BPKB,” ujar nasabah bank BUMN yang enggan disebutkan namanya itu kepada Neraca.

Dampak Masif

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan komitmen siap untuk menyalurkan KUR senilai Rp120,2 Triliun dengan bunga 6% di tahun 2020. Sebelumnya pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah meningkatkan plafon KUR dari Rp140 triliun (2019) menjadi Rp190 triliun pada 2020 dengan suku bunga 6% dari sebelumnya 7% (2019).

Menurut Dirut Bank BRI Sunarso, perseroan akan terus mendorong penyaluran KUR ke sektor produksi hingga mencapai 60%. "Sektor produksi akan menjadi fokus utama penyaluran karena memberikan multiplier effect yang lebih besar, baik dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan serta memberikan dampak yang lebih masif terhadap roda perekonomian nasional," ujarnya, kemarin.

Berbagai strategi pun telah disusun oleh Bank BRI untuk mengakselerasi penyaluran KUR di tahun 2020. Diantaranya melalui pemanfaatan 415 ribu agen BRILink sebagai referral pinjaman KUR serta pembentukan cluster UMKM unggulan di masing masing wilayah. "Kami juga akan terus melakukan sinergi dengan BUMN lain, seperti diantaranya dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program naik kelas nasabah Mekaar," tutur Sunarso.

Tak hanya itu, Bank BRI juga akan intensif meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga negara untuk mengakselerasi penyaluran KUR. Contohnya seperti sinergi dengan Kementerian Pertanian melalui program Kartu Tani, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Kartu Kusuka, Kementerian Ketenagakerjaan melalui program Desmigratif dan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) melalui KUR Replanting Sawit. Bank BRI juga terus mendukung program Kementerian Koperasi & UKM agar UMKM dapat mengakses dana atau mendapatkan permodalan dari perbankan, serta turut memasarkan UMKM Indonesia ke pasar mancanegara. Yang terbaru, melalui penyelenggaraan UMKM Export BRILian Preneur 2019, Bank BRI telah berhasil memfasilitasi kesepakatan sebanyak 23 kontrak pembelian dengan total dealing amount US$33.5 juta.

Sunarso juga menjelaskan bahwa tidak hanya memberikan pembiayaan, Bank BRI melalui program BRIncubator juga melakukan pendampingan dan pelatihan bagi nasabah KUR agar dapat mendorong UMKM naik kelas. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan usaha, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pasar serta meningkatkan inklusi keuangan. Komitmen kami tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan semata agar naik kelas, namun kami juga ingin agar para pelaku UMKM di Indonesia go modern, go online, go digital serta go global," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI - LIPI Prediksi Pertumbuhan 2020 di Bawah 5%

Jakarta-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% untuk 2020. Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia…

Pemerintah Perkuat Ekspor Produk Pertanian

NERACA Denpasar – Benar, tidak sedikit poduk pertanian asal Indonesia banyak diminati oleh negara luar. Atas dasar itulah Pemerintah terus…

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…