Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia

Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Jakarta - Penyakit Anthrak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta telah menimbulkan kematian beberapa ekor ternak sapi dan seorang manusia. Dan kini, telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementrian Kesehatan RI. Maka, berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menyampaikan beberapa sikap.

"Pertama, sangatlah menyesalkan dan turut prihatin munculnya wabah Anthraks di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini mengindikasi kurang cermatnya Pemerintah (Pemda/pemprov/K-L) dalam menangani (preventif dan kuratif) tentang Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), di sentra-sentra peternakan rakyat yang telah diidentifikasi sejak lama", ungkap Ketum PPSKI Teguh Boediyana, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Kedua, lanjut Teguh, belajar dari kasus Anthraks di Gunung Kidul, pemerintah harus mewaspdai kemungkinan merebaknya 25 jenis penyakit yang masuk katagori PHMS lainnya seperti Anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rabies, BSE (mad Cow) dan lainnya.

"Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah mengeluarkan kebijakan terhadap lalulintas ternak, baik yang ada di dalam negeri maupun impor dari wilayah-wilayah tertular agar tidak merebak", ujar Teguh.

Misalnya, mengatur dan mengawasi dengan ketat lalulintas dari Gunung kidul ke wilayah lainnya. Demikian juga dengan importasi daging kerbau dari India, yang tidak memiliki status zona bebas PMK (melanggar UU No. 41 tentang PKH).

Ketiga, pemerintah perlu menganggarkan Dana Tanggap Darurat, biaya untuk vaksinasi masal, melakukan penyuluhan masal di sekolah-sekolah dan di media umum tentang tatacara penanggulangan penyakit Anthrax jika tertular, dengan melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan."Hal ini, agar setiap muncul wabah PHMS yang sangat berbahaya dapat segera diatasi", tandas Teguh.

Teguh pun berharap, seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam pengembangan peternakan sapi dan kerbau dapat bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19 Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah…

Ketua DPR RI - Pentingnya Gotong Royong Agar DPR Dipercaya

Puan Maharani Ketua DPR RI Pentingnya Gotong Royong Agar DPR Dipercaya Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya…

Wakil Presiden RI - Peran NU di RI Diakui oleh Negara

Ma'ruf Amin  Wakil Presiden RI Peran NU di RI Diakui oleh Negara Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan - Disidik Gakkum KLHK

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan Disidik Gakkum KLHK NERACA Jakarta - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas…

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat…

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD   NERACA Jakarta - Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum…