Kadin Menggandeng APBI Dorong Penerapan Bahan Bakar Berbasis Ban

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) untuk mendorong penerapan teknologi bahan bakar nabati untuk mendukung kesinambungan industri berbasis karet alam.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan dalam industri karet, hasil utama yang diambil dari tanaman karet adalah latex. “Sementara biji karet masih belum dimanfaatkan dan dibuang sebagai limbah padahal dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nabati yang potensial untuk di kembangkan secara teknis maupun keekonomiannya,” kata Johny, mengutip ANTARA

Diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia dengan total produksi pada tahun 2019 mencapai 3,55 juta ton per tahun, dan luas seluruh area perkebunan karet di Indonesia mencapai 3,4 juta hektar.

Upaya Pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi konsumsi BBM yang berasal dari minyak bumi diawali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2006 yang mentargetkan pemanfaatan BBN hingga 5 persen dari total energi primer pada 2025.

Kemudian, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya mandatori penggunaan bahan bakar nabati melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008. Namun, pemanfaatan Bahan bakar nabati semenjak dikeluarkannya aturan tersebut dinilai belum pernah mencapai target.

Produksi karet nasional (lateks) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup besar yakni di atas 3,3 juta ton, sedangkan untuk harga karet dalam 5 tahun terakhir terus mengalami tekanan pada level yang dinilai tidak remunerative bagi produsen. Selain itu, daya serap karet (lateks) untuk industri ban hanya menyerap 70 persen dari kosumsi karet alam nasional.

“Saat ini harus dicarikan solusi karena petani mengalami kesulitan penjualan dan kesulitan meningkatkan harga karet. Agar petani tidak tambah rugi maka harus ada upaya lain untuk meningkatkan ketahanan para petani melalui pemanfaatan karet dan biji karet sebagai bahan baku bahan bakar nabati selain kelapa sawit,” kata Johnny.

Johny memaparkan, untuk mewujudkan keberlangsungan industri berbasis karet, maka diperlukan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah, yakni terkait konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi hasil perkebunan (karet) menjadi produk yang bernilai tambah, diantaranya pengembangan bahan bakar nabati berbasis karet dan pemanfaatannya di dalam negeri sebagai bahan bauran energi yang berdaya saing.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan, karet termasuk tanaman perkebunan non pangan yang saat ini produksinya sudah sudah surplus tetapi tidak semuanya terserap oleh pasar.

Karet juga termasuk dalam kategori tanaman bioenergi multiguna yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku bahan bakar nabati dengan dukungan kebijakan pemerintah yang telah mencukupi.

Menurut Aziz, potensi pemanfaatan karet di luar industri ban semakin terbuka lebar pasca terbitnya beberapa kebijakan terkait penggunaan energi alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak untuk jenis diesel/solar.

Biodiesel dapat diaplikasikan baik dalam bentuk 100 persen (B100) atau campuran dengan minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu seperti B20. Pemanfaatan biji karet sebagai biodiesel sangat terbuka lebar.

Kandungan minyak di dalam daging biji karet mencapai 45,63 persen. Tanaman karet dapat menghasilkan 800 biji karet untuk setiap pohonnya per tahun.

Pada lahan seluas 1 hektare, dapat ditanami sebanyak 400 pohon karet. Maka untuk lahan seluas 1 hektare diperkirakan dapat menghasilkan 5.050 kg biji karet per tahun. Rendemen minyak biji karet (kering) yaitu 40-50 persen, sehingga diperkirakan setiap hektar tanaman karet berpotensi menghasilkan 1000 liter minyak.

Selain banyak digunakan untuk industri ban, karet saat ini telah banyak digunakan untuk industri lain seperti bahan baku campuran aspal, bantalan Jembatan serta berpotensi untuk pemanfaatan bahan bakar nabati.

Sebelumnya, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Antonius Yudi Triantoro mengakui bahwa pertemuan ITRC membahas situasi pasar karet alam global dan menyusun upaya konkret dalam mengatasi persoalan rendahnya harga karet alam yang berdampak langsung bagi kesejahteraan petani karet.

“Untuk itu, kita perlu melindungi petani karet dengan berbagai langkah yang telah direncanakan,” ujar Yudi.

Lebih lanjut menurut Yudi, dalam pertemuan tersebut, dicapai dua kesepakatan, yaitu negara anggota ITRC sepakat untuk terus berkomitmen dalam menjaga pasokan karet alam melalui skema ITRC dan memperluas kerangka kerja sama dengan negara produsen lainnya.

ITRC memiliki skema menjaga pasokan karet alam melalui Skema Pengelolaan Pasokan (Supply Management Scheme/SMS) dan Skema Pembatasan Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS).

Sehingga untuk meningkatkan konsumsi karet di tiga negara, ITRC membentuk Skema Promosi Permintaan (Demand Promotion Scheme/DPS) sebagai wadah bagi Negara anggota untuk menyampaikan strategi peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri seperti penggunaan karet sebagai campuran aspal dan berbagai inovasi produk berbasis karet alam.

“Skema ITRC bertujuan untuk menjaga keberlanjutan karet alam melalui stabilisasi harga karet alam dunia. Keberlanjutan sektor karet alam harus terus diperjuangkan. Perbaikan harga terus diupayakan agar petani dapat terus membudidayakan tanaman karetnya,” kata Yudi.

Memang Yudi mengakui, harga karet yang rendah, turut membuat petani menurunkan kualitas perawatan tanamannya dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida. Sehingga, mengakibatkan daun karet di Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkena serangan penyakit pestalotipsis. Hal tersebut membuat penyakit ini terus berkembang dan semakin mengurangi produksi karet alam.

Selain itu, dengan memperluas kerangka kerja sama dengan negara produsen lainnya diharapkan nantinya langkah yang diambil akan berdampak lebih signifikan bagi pasar karet alam global.

“Kita perlu menggandeng negara produsen lain, khususnya di negara ASEAN, serta organisasi karet lainnya seperti The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) untuk bersinergi dalam mengatasi berbagai masalah yang ada,” ucap Yudi.

BERITA TERKAIT

Kemenkop dan UKM Mendorong Pekerja Berkoperasi

NERACA Kementrian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI K.SPSI), yang …

KKP Permanenkan Aturan Perlindungan Bambu Laut

NERACA Jakarta – Penetapan status perlindungan penuh bambu laut menjadi langkah strategis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mencegah penurunan populasi…

Inaplas Tolak Cukai Plastik

NERACA Jakarta - Sekertaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono dengan tegas menolak kebijakan penerapan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kemenkop dan UKM Mendorong Pekerja Berkoperasi

NERACA Kementrian Koperasi dan UKM memberikan apresiasi kepada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI K.SPSI), yang …

KKP Permanenkan Aturan Perlindungan Bambu Laut

NERACA Jakarta – Penetapan status perlindungan penuh bambu laut menjadi langkah strategis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mencegah penurunan populasi…

Inaplas Tolak Cukai Plastik

NERACA Jakarta - Sekertaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono dengan tegas menolak kebijakan penerapan…