Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

NERACA

Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research Vunny Wijaya menilai nomenklatur keilmuan masih menjadi persoalan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.

"Sejak memasuki era reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi PNS menjadi salah satu program utama pemerintah. CPNS dituntut memiliki kualifikasi keilmuan sesuai dengan formasi yang dibuka. Sayangnya, hingga sekarang, persoalan nomenklatur keilmuan masih terjadi," kata Vunny dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/1).

Vunny mengatakan pada tahun 2019 Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik pemerintah, menerima banyak aduan terkait penyelenggaraan CPNS.

Dia mengatakan komisioner Ombudsman RILaode Ida menyebut ada ketidakjelasan aturan dalam seleksi CPNS adalah mengenai nomenklatur keilmuan yang disyaratkan untuk suatu jabatan atau formasi di instansi tertentu.

Pada dasarnya, kata dia, rumpun kelimuan menentukan lulus tidaknya peserta dalam seleksi administrasi sebagai tahapan pertama seleksi.

Ketidakjelasan informasi terkait rumpun keilmuan berdampak pada pemahaman dan penafsiran K/L dan pemda yang berbeda-beda terhadap nomenklatur ilmu.

Misalnya, dia menjelaskan, dalam formasi S2 Kebijakan Publik, peserta dengan latar belakang S2 Administrasi dan Kebijakan Publik yang masih satu rumpun keilmuan dapat tergeser karena perbedaan nomenklatur atau nama jurusan.

Dia menekankan secara keseluruhan, sebanyak 259.560 peserta juga tercatat melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi CPNS dan terdapat sejumlah peserta yang akhirnya berubah status menjadi lulus.

Namun, melalui pemantauan pada aplikasi Lapor!, sejumlah peserta yang melakukan sanggahan/pengaduan tidak hanya terkait nomenklatur keilmuan."Banyak laporan juga yang masih belum mendapatkan kejelasan dari instansi yang dilamar. Padahal, ujian Seleksi Kompetensi Dasar akan segera berlangsung," kata dia.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, terlebih terkait nomenklatur keilmuan yang menjadi poin utama seleksi, maka akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah dalam mengedepankan kompetensi PNS.

Vunny menilai koordinasi antara Panitia Seleksi (Pansel) CPNS dengan Kemendikbud perlu segera dilakukan, sebab peraturan terkait rumpun ilmu beserta nomenklatur nama keilmuan diatur oleh Kemendikbud.

Dia mengatakan adanya sejumlah peserta yang gagal seleksi administrasi karena nomenklatur keilmuan, dapat terjadi karena K/L dan Pemda belum sepenuhnya paham peraturan terkait rumpun ilmu.

Kemendikbud dinilai perlu juga menyosialisasikan peraturan tersebut agar tidak terjadi salah tafsir."Jika ditarik lebih jauh, adanya berbagai jenis nomenklatur atau penamaan jurusan dapat menjadi evaluasi tersendiri untuk Kemendikbud dan perguruan tinggi. Sebagaimana saat ini, sejumlah lulusan yang ingin menjadi PNS, justru tidak berkesempatan mengikuti SKD karena persoalan nomenklatur. Sangat disayangkan," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi   NERACA Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak…

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan   NERACA Kota Pekanbaru - Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si…

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah   NERACA Depok - Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro mengatakan pelajaran tentang Pancasila perlu diubah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…