RUU Omnibus Law Cipta Kerja: UU Mudah Rekrut Mudah Pecat

Oleh: Almira Fadhillah, Program Pasca Sarjana Univ. Gunadarma

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mulai diprotes dari kalangan buruh. Protes dilakukan karena RUU tersebut dianggap merugikan dan memangkas hak-hak buruh. Bila memang demikian ini tentu bisa menurunkan daya tawar buruh di dunia perindustrian. Apalagi bila disahkan, resiko tereksploitasi pun siap menanti mereka.

Betapa tidak muncul usulan RUU ini berlatar belakang untuk menggenjot investasi yang kemungkinan substansinya bisa menguntungkan investor. Sementara kepentingan kalangan buruh tentu terabaikan. Padahal RUU Cipta Kerja nantinya bila sudah disahkan bakal mempengaruhi dan menentukan nasib buruh. Perubahan apapun dalam dunia industri, baik iklim ekonomi maupun aturan main akan sangat mempengaruhi kehidupan buruh sehingga pelibatan kepentingan mereka menjadi penting.

Omnibus law, sendiri ringkasnya, adalah peraturan yang bisa mencabut beberapa UU sekaligus. RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai salah satu omnibus law akan menganulir salah satunya UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena omnibus law ini menyangkut ketenagakerjaan maka pelibatan buruh menjadi penting dilakukan. Mereka perlu dilibatkan dalam pembahasan RUU ini. Bukan sekedar dilibatkan dalam wilayah sosialisasi atau jajak pendapat saja. Akan tetapi pelibatan yang dimaksud adalah pelibatan mulai dari setiap proses pembuatannya sampai disahkan undang-undangnya.

Perdebatan UU ketenagakerjaan ini bersifat privat atau tidak, itu urusan lain, yang lebih utama adalah subtansi undang-undang tersebut, apakah sudah memenuhi kepentingan tripartit (pekerja-pengusaha-pemerintahan) atau malah tidak sama sekali. Jangan sampai lahir undang-undang yang berat sebelah dan terlebih yang dikorbankan adalah kalangan buruh.

Kenapa demikian? Hal ini karena komposisi Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law bentukan pemerintah didominasi pengusaha, perwakilan pemerintah daerah, dan akademisi. Komposisi ini menyebabkan substansi hukumnya rentan dengan ketidakadilan karena salah satu dari unsur tripartit tidak dilibatkan. Dan tentu, sah-sah saja bila kalangan buruh protes dan menaruh curiga terhadap RUU Cipta Kerja ini. Apalagi RUU Cipta Kerja ini isinya cenderung memberikan keringan denda pengusaha, mengarah ke pengurangan pesangon cukup besar, perluasan pekerjaan outsourcing, perhitungan upah berdasarkan jam, dan kemudahan PHK.

Soal keringanan denda bagi para pengusaha. Pemerintahan mencoba menghapus pidana perburuhan dengan perdata berupa denda dan sanksi administratif saja. Diubahnya sanksi tersebut memungkinkan para pengusaha bisa seenaknya tanpa terlalu banyak pertimbangan dalam memperlakukan buruh. Tengok saja, aturan buruh cuti haid, melahirkan, tidak bayar upah sesuai aturan yang berlaku, upah lembur, dan aturan yang lainnya. Semua pelanggaran aturan-aturan itu yang faktanya sampai saat ini masih sering diabaikan pengusaha, nantinya cuma dihukum sanksi administratif.

Belum lagi, bagi para pekerja muda, besar kemungkinan akan direkrut menjadi pekerja kontrak atau pekerja lepas dan mereka juga terancam pemecatan sewaktu-waktu. Padahal sistem kerja tersebut meningkatkan kerentanan buruh. Akan tetapi di dalam RUU ini justru sistem ini diperluas jangkauannya, dari segi waktu dan jenis pekerjaannya. Kondisi ini malah memperparah nasib mereka yang hingga saat ini saja mereka kerap dieksploitasi keringatnya dengan alasan menggunakan aturan tentang pemagangan yang membuat mereka menerima upah jauh dari layak.

Benar tidaknya kecurigaan kalangan buruh, substansi dari RUU Cipta Kerja memang terkesan menciptakan sistem mudah rekrut mudah pecat. Bijaknya, pemerintahan seharusnya adil dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini. Kalangan buruh harus dilibatkan sedari awal di dalam satgas Ketenagakerjaan yang dibentuk pemerintah.

Buruh adalah bagian dari industrialisasi. Mereka juga adalah salah satu penggerak utama ekonomi sehingga tidak dilibatkannya mereka dalam proses pembentukan RUU Cipta Karya dari awal menunjukkan tidak seriusnya pemerintahan terhadap keterpihakan pada buruh. Bisa dimengerti omnibus law Cipta Kerja ini dibikin untuk investasi dan teknologi, tapi jangan sampai mengorbankan anak bangsanya. Karena Pemerintahan dibikin untuk melindungi warganya.

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Perpajakan Cara Jitu Memudahkan Investasi

  Oleh : Edi Baskoro, Pengamat Sosial Ekonomi   Ruwetnya sistem regulasi beserta tatatan birokrasi di Indonesia tinggal menghitung jari.…

Meningkatkan Kepedulian Pengusaha Besar untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Oleh : Agung Wahyudin dan Wilnas, Pemerhati Masalah Ekonomi Relasi positif dan konstruktif antara pengusaha besar atau konglomerat, kelompok ekonomi…

Menanti Gebrakan Presiden Asakawa

  Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)   Takehiko Nakao telah secara resmi meletakkan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah RI Siap Antisipasi dan Atasi Ancaman Virus Corona

Oleh : Rifat Akbar, Pemerhati Kesehatan Masyarakat Virus Corona yang menyebar dari Wuhan-China telah memicu kekhawatiran global bagi negara-negara lain.…

Mendukung Pilkada 2020 Bebas Hoax

  Oleh: Agoes Abidin, Pengamat Sosial Politik Pelaksanan Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Semua pihak pun mendukung Pilkada 2020 yang…

Pentingnya Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Oleh : Erlangga Pratama, Pemerhati Studi Lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua, yaitu pemekaran yang diusulkan,…