GGGI dan RSPO Komit Buka Akses Pasar Minyak Sawit Berkelanjutan

NERACA

Jakarta – Komitmen Indonesia dalam menciptakan minyak sawit yang berkelanjutan (sustainable) tidaklah main-main, diantaranya lembaga nirlaba Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk jangka lima tahun kedepan.

GGGI dan RSPO komit untuk menciptakan kelapa sawit berkelanjutan, guna membangun kerangka kerja untuk kolaborasi dalam mendukung Agenda 2030 terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Iklim Paris.

Kerjasama ini ditandatangani oleh Chief Executive Officer RSPO, Datuk Darrel Webber dan Asisten Direktur Jenderal GGGI, Susanne Pederson yang diwakili Indonesia Country Representatif GGGI, Marcel Silvius.

Dengan kerjasama ini harapannya bisa menyinergikan inisiatif anggota GGGI menuju hasil pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di sektor minyak sawit dan peluang bisnis terkait untuk menciptakan lapangan kerja hijau dan memobilisasi investasi hijau secara global.

Kerjasama ini juga untuk mencapai tujuan bersama, termasuk realisasi pengembangan minyak sawit berkelanjutan, membantu pemangku kepentingan dalam mengamankan akses ke pasar global dan bagi pengusaha minyak sawit yang bertanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan harga premium untuk produk berkelanjutan bersertifikat mereka.

Indonesia Country Representatif GGGI, Marcel Silvius mengatakan, kerjasama ini untuk lebih memperkuat praktik kelapa sawit berkelanjutan dan mendorong investasi dengan prinsip berkelanjutan.

Kata Silvius, pihaknya mendukung RSPO dalam upaya menekan deforestasi, melindungi lahan gambut, dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial.

“Kami juga bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan target penurunan emisi yang ditetapkan mencapai 29% dengan upaya sendiri dan sekitar 40% dengan melibatkan negara lain,” katanya mengutip infosawit.

Lebih lanjut kata Silvius, dengan menggandeng RSPO yang dianggap telah memiliki standar berkelanjutan yang diakui dunia, akan memantau beragam proyek disejumlah wilayah di Indonesia, dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk memperkuat skim Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Tidak hanya menjadi mitra, kata Silvius, pihaknya juga akan menjadi jembatan dalam membuka pasar minyak sawit yang berkelanjutan di dunia, termasuk mendatangkan investor, terlebih anggota GGGI telah ada di 36 negara, untuk melakukan investasi.

Sementara diungkapkan, CEO RSPO Darrel Webber, disaat menghadapi krisis iklim, sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara organisasi internasional seperti GGGI dan RSPO. Kedua organisasi mengumpulkan banyak pemangku kepentingan global lintas sektor publik dan swasta dan berbagi misi bersama. “Melalui kolaborasi, kami dapat memperkuat dampak kami di kawasan dan program bersama kami untuk memberikan solusi yang lebih baik," kata Darrel.

Membangun keunggulan komparatif mereka dan memastikan saling melengkapi dan saling memperkuat, kemitraan ini akan berkontribusi untuk memenuhi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional dari negara-negara anggota GGGI yang terlibat dalam rantai pasokan minyak sawit.

Para pihak akan bekerja dengan produsen minyak kelapa sawit, investor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya di negara-negara anggota GGGI untuk mempromosikan pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, terutama berfokus pada inklusivitas dengan membangun model berkelanjutan, dan membantu meningkatkan akses ke pasar dan komitmen pasar untuk minyak kelapa sawit bersertifikat berkelanjutan (CSPO).

“RSPO akan berbagi pengetahuan dari studi kasus yang ada tentang pendekatan yurisdiksi terhadap sertifikasi untuk membantu menyelaraskan komitmen yurisdiksi terhadap sertifikasi RSPO,” tandas Darrel.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri pun mulai bulan Maret 2019 mengupayakan untuk mengikuti program RSPO dengan pendamping dari PT. Sawit Sumber Mas Sarana. Asosiasi beranggotakan 340 anggota petani swadaya dari dua desa yaitu Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Kadipi Atas di kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Luas lahan yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi yaitu 710,54 hektar.

Program yang akan dilakukan oleh asosiasi setelah mendapat sertifikasi ini yaitu mendorong petani swadaya yang lain di dua desa tersebut untuk bergabung menjadi anggota asosiasi dan mengikuti program RSPO pada tahun 2020. Target penambahan anggota baru sebanyak 1.000 hektar lahan petani swadaya pada surveilance ke 2 tahun 2020 ini.

Dengan adanya sertifikasi ini, menjadi tantangan untuk asosiasi di dalam membangkitkan semangat anggota untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO khususnya di dalam melaksanakan praktek perkebunan terbaik (GAP) serta kesadaran petani swadaya untuk melaksanakan dokumentasi dan pencatatan administrasi. Dua hal tersebut menjadi tantangan petani swadaya di dalam mengikuti program RSPO.

Selain itu, penjualan sertifikasi RSPO ini, direncanakan selain untuk biaya menambah anggota baru juga akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk subsidi pupuk untuk kebun-kebun petani swadaya sehingga petani dapat merasakan keuntungan secara finansial. Selain itu keuntungan mengikuti RSPO adalah perubahan pola pengerjaan kebun petani swadaya menjadi kebun kelapa sawit yang telah melaksanakan prinsip dan kriteria RSPO sehingga hasil kebun petani swadaya akan meningkat.

BERITA TERKAIT

Indonesia Menjadi Negara Maju, AS Keluarkan Kriteria Baru Negara Berkembang

NERACA Jakarta - US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import…

LPDB Sebut KUD Tani Jaya Jadi Koperasi Percontohan

NERACA Mojokerto - Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya di Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, menjadi contoh bagi koperasi lain di…

Krakatau Steel Siap Restrukturisasi

NERACA Jakarta – Demi mendukung kinerja, PT Krakatau Steel (persero) Tbk melakukan restrukturisasi bisnis, dan diharapkan akan selesai di September…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Sampah Harus Dikaji Ulang

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai…

Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan…

Pemerintah Kurangi Impor dan Pacu Utilisasi

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…