2020, KKP Targetkan Produksi 10,99 Juta Ton Rumput Laut

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) komit tidak hanya meningkatkan ekspor, tapi juga komit untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap ataupun budidaya, termasuk rumput lau.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP Slamet Soebjakto membenarkan bahwa pihaknya akan meningkatkan produksi perikanan budidaya, termasuk budidaya rumput laut yaitu dengan dengan menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi.

“Adapun tahun 2020 ini ditargetkan produksi bisa mencapai 10.99 juta ton,” tegas Slamet.

Lebih lanjut, Slamet pun mengakui dengan meningkatkan produksi rumput laut sama saja dengan meningkatkan ekspor. Sebab harus diakui bahwa permintaan rumput laut dari negara luar masih terbuka lebar.

Bahkan berdasarkan catatan jika dilihat dari total ekspor perikanan budidaya, komoditas rumput laut masih yang terbesar yaitu mencapai 60,7 persen. Adapun total ekspor rumput laut di tahun 2019 untuk sementara mencapai 9,9 juta ton.

“Artinya jika ingin meningkatkan ekspor maka harus ditingkatkan juga produksinya,” ucap Slamet.

Disisi lain, Slamet menyambut baik komitmen Presiden RI Joko Wididi (Jokowi) untuk mengandalkan industrialisasi rumput laut nasional. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.

“Perpres ini saya kira menegaskan komitmen Presiden terhadap pengembangan rumput laut nasional dan ini jadi acuan tanggungjawab masing masing sektor terkait,” tutur Slamet.

Menanggapi hal tersebut, maka menurut Slamet percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor.

"Sedangkan KKP bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu," terang Slamet.

Adapun strategi peningkatan produksi, menurut Slamet ada empat langkah. Pertama, Ekstensifikasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang masih besar diperkirakan ada sekitar 840 hektare lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya.

Kedua, Intensifikasi melalui inovasi teknologi dan pengembangan bibit rumput laut yang adaptif dan KKP berhasil mengembangkan bibit hasil kultur jaringan dan akan terus melakukan improve untuk varian jenis lainnya.

Ketiga, Berkaca dari maraknya konflik kepentingan terkait pemanfaatan ruang dengan lintas sektor terkait,KKP menegaskan agar Pemda betul betul konsisten memberikan perlindungan terhadap iklim usaha dengan menjamin pemanfaatan ruang usaha.

Keempat, Penataan tata niaga di level hulu dan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha untuk menaikan posisi tawar dan nilai tambah pembudidaya.

Bahkan berdasarkan data FAO 2019, Indonesia merupakan produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80 persen supply share terutama untuk tujuan ekspor ke Tiongkok.

Meski begitu, ekspor rumput laut Indonesia ke Tiongkok hampir 80 persen masih didominasi raw material dan untuk meningkatkan nilai tambah devisa maka ekspor non raw material harus digenjot.

“KKP juga akan kembangkan klaster klaster rumput laut di sentral sentral produksi, jadi ada konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir,” ucap Slamet.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo komit untuk mendorong industri perikanan dalam memacu ekspor. Tapi industri perikanan tetap harus memperhatikan aspek kedaulatan, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan demi generasi mendatang.

Berdasarkan catatan KKP volume komoditi perikanan yang diekspor hari ini mencapai 20.151 ton (34,7 persen hasil budidaya dan 65,3 persen hasil tangkap) dengan nilai USD 137,6 juta atau setara Rp 1,79 triliun.

“Hasil perikanan tersebut berasal dari 238 UPI sejumlah 1.004 unit kontainer,” kata Edhy.

Lebih lanjut, menurut Edhy, ekspor raya kali akan dikirim ke 43 negara dengan jenis komoditi rumput laut, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, cumi, ikan terbang, surimi, kerang, kepiting, bawal, sidat, bekicot, paha kodok, kakap, kerapu, nila dan udang.

Secara lengkap, data ekspor di masing-masing pelabuhan oleh 8 UPT, yaitu BKIPM Semarang - pelabuhan Tanjung Mas, BKIPM Jakarta II – Pelabuhan Tanjung Priok, BKIPM Medan II – Pelabuhan Belawan, BKIPM Manado – Pelabuhan Bitung, BKIPM Bima - Pelabuhan Bima, Makassar - Pelabuhan Soekarno Hatta, BKIPM Banjarmasin - Pelabuhan Tri Sakti dan BKIPM Ambon - Pelabuhan Ambon.

Sementara itu, dari Pelabuhan Teluk Lamong dilepas 4 kontainer komoditi perikanan yang akan dikirim ke 37 negara tujuan. Sebagai informasi, Pelabuhan Teluk Lamong merupakan pelabuhan pertama di Indonesia yang berkonsep green and smart port.

Pelabuhan ini memiliki sistem operasional yang berbasis Information, Communication, and Technology (ICT) dengan peralatan berbasis otomasi. Dengan infrastruktur modern, kapasitas yang besar, serta sistem operasional berbasis digital, pelabuhan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan.

"Geliat industrialisasi sektorperikananini memang perlu didorong mengingat sektor perikanan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional," jelas Edhy.

BERITA TERKAIT

Impor Sampah Harus Dikaji Ulang

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono meminta agar kegiatan impor sampah plastik untuk digunakan sebagai…

Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan…

Pemerintah Kurangi Impor dan Pacu Utilisasi

NERACA Jakarta - Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KLHK Dukung Omnibus Law, Komisi IV DPR Berharap Pemerintah Berhati-hati

Jakarta – Beanar, bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak pihak yang mendukung tapi tidak…

Pemerintah Pastikan RUU Cipta Kerja Selaras Dengan Koridor Konstitusi

NERACA RUU Cipta Kerja bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera. Hal ini dilakukan melalui upaya memenuhi hak warga…

Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Sektor Pertanian di Papua Barat

NERACA Sorong - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,…