Kemitraan, Mengangkat Petani dan Mendorong Industri

NERACA

Jakarta – Memang sudah seharusnya pemerintah mendorong kemitraan antara perusahaan dengan petani. Hal itu karena dengan mendorong kemitraan sama saja mendorong kesejahteran petani serta dapat mendorong roda industri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Nunung Nuryartono dalam Desiminasi memaparkan hasil kajian yang dilakukan oleh IPB bahwa membenarkan kemitraan yang dilakukan oleh industri dengan petani adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bahkan bukan hanya petani yang diuntungkan tapi juga industri.    

 “Jadi salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai skema kemitraan serta menuai pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk kami rumuskan sebagai rekomendasi skema kemitraan kepada pemerintah.” ujar Nunung.

Hasilnya, Nunung menyarankan 3 hal. Pertama, hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan selaku pengelola hasil petani dan petani selaku penyedian bahan baku industri.

Kedua, transparansi dalam penetapan harga produk yang dikaitkan dengan kualitas. Ketiga  loyalitas petani mitra (inti dan plasma) dalam memasarkan produk ke perusahaan mitra dan keempat Saling percaya antara sesama pelaku kemitraan.

“Tiga hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan dan petani agar keduanya tidak ada yang dirugikan,” jelas Nunung.

Hal lain yang perlu diperhatikan, menurut Nunung ialah, hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa kemitraan memengaruhi secara positif produktivitas petani mitra. Sehingga kemitraan harus didorong untuk meningkatkan pertanian tembakau, dimana stabilitas harga tembakau juga berperan dalam peningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Ditempat yang sama, Direktur eksekutif Apindo Danang Girindrawardana mengungkapkan, persoalan industri hasil tembakau dalam isu kemitraan harusnya di dorong oleh kemudahan regulasi. Sehingga menghasilkan peta jalan mau dibawa kemana tembakau Indonesia.

Alhasil beberapa proses penyusunan kebijakan disektor lain menganut pola mirip pada industri hilir tembakau (IHT). “Sebab harus diakui ketika produk perkebunan memiliki kotribusi besar pada PDB maka banyak regulasi muncul di situ, kalau tidak berkontribus besar tidak ada regulasi di situ,” ucap Danang.

Sementara itu, Asisten Deputi Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Yuli Sri Wilanti menambahkan hasil penelitaian IPB ini sudah cukup baik dalam pola intiplasma. Sebab harus diakui bahwa perusahaan memerlukan kerjasama dengan petani tidak semata-mata untuk benefit, tapi juga untuk kepastian suplai atau bahan baku.

Dari sisi petani ada kepastian pasar, dan perusahaan ada kepastian bahan baku sehingga ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

“Kalau kedepan kalau mau melakukan kemitraan sebaiknya dilakukan MoU, maka petani punya kepastian,” saran Yuli.

Sehingga, Yuli mengakui, “pasti akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.”

Namun, Yuli juga meyarankan, jika ingin produktivitas dan kualitas petani sesuai dengan keinginan perusahaan selaku pengolah maka berikanlah pendampingan kepada petani. Harapannya agar saat panen tidak hanya bisa memenuhi dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya. 

“Jadi berikanlah petani pendampingan supaya prioduksinya sesuai dengan diinginkan industri” ucap Yuli.

Hal senada diungkapkanStaf Ahli Menteri Pertanian, Bidang Bio Industri bahwa kemitraan perlu dilakukan antara petani dengan perusahaan. Hal ini karena keduanya saling membutuhkan.

“Petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang sesuai atau diatas biaya produksi dan industri membutuhkan kepastian bahan baku sesuai kebutuhannya,” jelas Bambang.

Sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) pun telah menghimbau agar petani membuat suatu kemitraan. Sehingga petani tidak bekerja secara sendiri-sendiri karena petani memiliki berbagai keterbatasan. Para petani harus membuat kelompok melalui Kelompok Tani (Poktan) ataupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Tidak hanya itu, diharapkan agar petani membuat kelompok lebih besar lagi sehingga berbentuk korporasi petani.  “Ini akan menjadi kekuaran besar, dengan begitu kalau bisa swasta besar maka saya meyakini petani juga bisa,” tegas Jokowi.

Sebab, Jokowi mengakui bahwa profesi petani adalah profesi strategis sekaligus mulia yang akan berlangsung sepanjang masa. Berkaca dari hal tersebutlah maka pemerintah mengajak petani tidak hanya melakukan pertanian on-farming saja, tapi juga masuk ke off-farming, pasca panen.

“Sebab, keuntungan terbesar itu bukan saat menanam atau panen, melainkan pasca panen termasuk ketika menjual,” jelas Jokowi.

Sehingga dalam hal ini, Jokowi mengajak petani untuk bisa menguasai urusan bisnis, urusan pemasaran, selain membuat produk yang berkualitas. Artinya, para petani agar tidak hanya berfokus kepada padi saja tapi juga mengembangkan komoditas lain yang memiliki nilai tambah. Ini karena Indonesia dikenal sebagai negara rempah yang terkenal di dunia.

“Mari kita kembalikan kejayaan rempah Nusantara dan juga pengembangan buah tropik khas Indonesia,” papar Jokowi.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…