Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti

Ketua DPD RI

Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat 

Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mattalitti mencatat ada dua masalah penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sebagai pemicu gejolak penolakan tambang di pulau penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia itu.

"Dalam catatan kami ada dua persoalan penambangan timah ini, pertama persoalan penataan dan persaingan bisnis yang tidak sehat," kata La Nyalla Mattalitti saat melakukan kerja di Pemprov Kepulauan Babel, Pangkalpinang, Rabu sore (8/1).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah seharusnya menata penambangan timah secara ketat, termasuk menata zonasi pertambangan di laut, sehingga dapat menyelesaikan gejolak penolakan masyarakat. 

Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan penataan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung, geopark dan kawasan lainnya yang jelas melanggar Undang-Undang Minerba, Lingkungan Hidup dan Undang-undang Kehutanan. .

"Kepolisian daerah harus berperan aktif dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum tersebut," ujarnya.

Ia menilai ada hal yang aneh, terkait berhentinya aktivitas puluhan perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Sebaliknya ada smelter yang masih beroperasi melakukan usahanya.

"Hal ini akan kami teliti, apakah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha dan kartel, karena sumber daya alam di daerah ini seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk membuka peluang tenaga kerja," katanya. 

Kunjungan kerjanya ke Bangka Belitung kali ini untuk mencatat dan menerima aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagai tanggung jawab dan kuajiban serta fungsi DPD sebagai perwakilan daerah ke pusat.

Dalam fungsi pengawasan, DPD juga ingin memastikan bahwa program-program pembangunan yang harus dijalankan pemerintah daerah maupun pusat dapat berjalan dengan baik, sebab DPD percaya jika 34 provinsi di Indonesia maju maka bangsa ini juga maju. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…