Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR. Apabila dalam jangka 100 hari, DPR mampu menyelesaikannya RUU menjadi UU Omnibus Law. “Saya dan masyarakat Indonesia harus memberikan apresiasi dua jempol kepada DPR,” ujar Jokowi dalam sambutannya di acara pertemuan tahunan OJK di Jakarta, Kamis (16/1).

Target Omnibus law yang harus segera selesai itu mencakup dua bentuk rancangan undang-undang (RUU), yakni Omnibus Law Cipta lapangan kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Omnibus Law setidaknya diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap UMKM yang saat ini tentu masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Ketertinggalan ini bisa dilihat dari SME Policy Index yang dikeluarkan OECD.

UMKM merupakan basis dari perekonomian Indonesia hingga saat ini. Perannya bahkan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Ini bisa kita lihat pada krisis finansial Asia 1997-1998. Namun demikian, UMKM belum menjadi prioritas penting jika Kementerian Koperasi dan UKM masih belum diberikan kewenangan yang lebih besar pada saat ini, dan dianggap sebagai second class atau bahkan third class ministry.

Menurut peneliti Indef Mirah Midadan Fahmid, Kementerian Koperasi UKM seharusnya menjadi lembaga strategis yang memang merencanakan strategi pengembangan UMKM lintas sektor. Saat ini kita masih belum melihat apakah Kementerian ini memiliki roadmap pengembangan UMKM masa depan yang secara detil menjadi arah pengembangan UMKM yang berada di beberapa sektor di bawah kementerian lainnya.

Di ASEAN, Malaysia menjadi salah satu contoh kesuksesan UMKM yang terus besar, naik kelas dan terkoneksi secara global. Kunci yang mereka miliki adalah rencana jangka panjang pengembangan UMKM (SME Masterplan 2012-2020) yang terintegrasi dengan rencana ekonomi jangka panjangnya.

Malaysia menggunakan badan khusus pengembangan UMKM yaitu SME Corporation Malaysia di bawah Kementerian Pengembangan Wirausaha. SME Corp. Malaysia berperan selayaknya pool data bagi (calon) pengusaha yang ingin mengembangkan UMKM pada berbagai sektor, yang kemudian akan diberikan arahan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) progress UMKM dalam perjalanannya.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang berjalan secara parsial sehingga tidak ada kesatuan visi dalam pengembangan UMKM.

Jika ada kesatuan visi, misalnya pengembangan UMKM bagi industri manufaktur, maka hal ini dapat mengarahkan seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya untuk bekerja sama mencapai visi tersebut. Terlebih lagi, sistem monev atas bantuan terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya juga tidak berjalan efektif. Sehingga kita tidak dapat melihat hasil nyata atas progress UMKM yang selama ini ternyata sudah mendapatkan perhatian cukup besar.

Contoh kasus terkait pengembangan UMKM dan BUMDesa yang berhasil dengan diberikan suntikan dana serta pendampingan hingga monev yang baik adalah BUMDesa Tirta Mandiri dalam mengembangkan destinasi wisata air di Desa Ponggok, Klaten berhasil meraup keuntungan hingga Rp14,3 miliar (2017), yang kemudian digunakan untuk memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa sekitarnya.

Ke depan, jika segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi akan bermuara dari BKPM, begitu pula seharusnya yang terjadi dalam pengembangan UMKM yang seharusnya berada pada koridor Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini perlu masuk dalam RUU Omnibus Law.