NERACA

Jakarta – Pasar produk lampu di Indonesia kini benar-benar jadi "bulan-bulanan" asing. Alasannya, berdasarkan data Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), industri lampu lokal sejauh ini hanya mampu memasok 43 juta unit dari 260 juta unit kebutuhan pasar domestik, sementara 217 juta unit sisanya didatangkan lewat mekanisme impor, terutama yang berasal dari China.

“Pasar lampu di Indonesia memang sangat besar, namun produsen dalam negeri belum mampu untuk mencukupi permintaan pasar. Konsumsi dalam negeri 260 juta unit, namun untuk penyediaan lampu tersebut Indonesia harus impor sebesar 217 juta unit. Jadi dari 13 produsen lampu dalam negeri baru bisa mengisi 43 juta unit,” ungkap Ketua Umum Aperlindo John Mannopo kepada Neraca, Selasa (17/4).

John mengungkapkan, impor lampu hemat energi (LHE) yang semuanya berasal dari China masih sangat besar. Selain itu, Jhon juga memperkirakan impor lampu asal China hingga Maret 2012 mencapai 80 juta unit. “60% dari total konsumsi lampu di dalam negeri dipasok dari China. Sebanyak 36 produsen China menjadikan Indonesia sebagai pasarnya.Impor lampu dari China sampai dengan akhir bulan lalu mencapai 20% dari angka impor tahun lalu sebesar 217 juta unit. Hal ini menyebabkan daya saing industri lampu nasional semakin terpuruk,” tegas dia.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Riset dan Teknologi Kadin Bambang Sujagad mengungkapkan, banyaknya produk luar khususnya untuk produk lampu dikarenakan pasar Indonesia sangat potensial. Karena itu, dia menyangkan lemahnya investor dalam negeri yang mau berinvestasi untuk produk LHE.

“Untuk investor dalam negeri yang mau mengembangkan produk lampu ini janganlah diberikan bunga yang terlalu tinggi. Kita bisa memberikan contoh di Singapura yang bunganya itu cukup rendah yaitu hanya 6% sedangkan di Indonesia cukup tinggi yaitu 14%. Selain itu ketersediaan bahan baku juga harus dijamin, hal ini perlu untuk menunjang produksi,” tutur Bambang, kemarin.

Bahan Baku Mahal

Sementara itu Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, C. Triharso mengatakan, permasalahan yang mendasari harga bahan baku untuk industri lampu sangat mahal karena terkendala masalah infrastruktur. "Kelihatan masalah volume produksinya kalau dibanding dengan Indonesia lampu hemat energi (LHE) China, karena di China volume besar dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Triharso mengaku pihaknya telah mempersiapkan langkah strategis untuk melindungi industri LHE dalam negeri. Lebih tepatnya, Triharso merencanakan industri LHE lokal memiliki standar labelisasi. Dia menjamin proses Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk itu akan dilakukan dengan biaya murah dan mudah. Kali ini, lanjut Triharso, lembaga yang akan mengeluarkan SNI adalah Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM). "Jadi untuk labelisasi hemat energi inisiatifnya dari ESDM," katanya.

Sedangkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengakui aturan terhadap barang impor sangat diperlukan untuk memproteksi barang dan pasar lokal. Namun, pemerintah selaku regulator juga tidak dapat memaksakan untuk melarang produk asing masuk lantaran keterikatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas.

Menurut dia, kebijakan proteksi yang sudah diatur World Trade Organization (WTO) seperti safeguard (perlindungan tarif) dan antidumping diupayakan dapat melindungi pasar domestik. “Langkah itu perlu dibarengi pula dengan penerapan ketat standarisasi produk impor,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto mengatakan, industri lampu lokal tentunya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kalau dibanjiri produk China perlu dicek harga jualnya kalau terbukti ada pelanggaran bisa diproses bea masuk anti dumping,” bebernya.

Di samping itu, Airlangga juga mengingatkan pemerintah tentang ancaman deindustrialisasi yang mengakibatkan rendahnya daya serap tenaga kerja dan tingginya impor barang konsumsi (consumer goods) dibanding barang modal (capital goods). "Pasca pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China (CAFTA), barang konsumsi dari China terus membanjiri pasar dalam negeri di tengah melemahnya daya saing produk dalam negeri. Hal ini diiringi naiknya angka pengangguran, sebagai konsekuensi dari rendahnya tingkat pertumbuhan industri, bahkan juga banyaknya perusahaan yang tutup dan merelokasi pabrik perusahaan asing," ujarnya.