NERACA

Jakarta – Meskipun pemerintah bersama otoritas pasar modal telah menyediakan infrastruktur dan juga aturan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, namun hingga saat ini belum ada satupun obligasi daerah yang diterbitkan dan dicaatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, masih minimnya tingkat pemahaman daerah menjadi salah satu sebab utama terhambatnya penerbitan obligasi daerah. “Penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan sepele. Upaya penerbitan ini hanya dapat dilakukan oleh daerah yang telah memiliki kesiapan yang tinggi dan tingkat transparansi yang baik,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Disampaikannya, masih banyak daerah yang belum memahami upaya penerbitan obligasi daerah secara komprehensif sehingga tidak siap melakukan skema pembiayaan ini. Pemahaman terkait obligasi daerah yang lengkap wajib dimiliki baik oleh kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun para pemangku kepentingan lain.”Dengan menerbitkan obligasi daerah, berarti mereka membuka diri terhadap wilayah luar dan harus siap ditanyakan terkait kebijakan-kebijakan daerah dan APBD-nya. Memang butuh beberapa tahapan sebelum daerah benar-benar siap melakukannya [penerbitan obligasi daerah],”kata Astera Prima.

Dirinya menambahkan, Kementerian Keuangan juga turut aktif dalam mendorong kesiapan daerah menerbitkan obligasi daerah. Kementerian Keuangan mendorong para instrumen pemerintahan daerah melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi untuk membahas hal ini secara keseluruhan. Selain itu, Prima mengatakan pihaknya juga kerap diundang daerah untuk menjelaskan obligasi daerah kepada para anggota DPRD. “[Penerbitan] obligasi daerah sama seperti obligasi pemerintah pusat atau korporasi. Mereka harus siap melakukan public expose atau roadshow untuk meyakinkan investor,” katanya.

Hingga saat ini, Prima mengatakan baru segelintir daerah yang tertarik dan menyatakan kesiapannya untuk menerbitkan obligasi daerah. Provinsi Jawa Tengah dinilai menjadi provinsi yang paling siap melakukan ini sejak awal 2019. Selain itu, ada juga Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor.Prima juga menuturkan, pihaknya juga terus mendorong opsi pembiayaan kreatif selain obligasi daerah. Salah satunya adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, skema ini paling tepat digunakan pada sebuah proyek di daerah yang bersifat substansial dan signifikan, seperti proyek infrastruktur yang dapat berdampak positif bagi kehidupan dan perekonomian daerah sekitar. Lebih lanjut, pihaknya juga memfasilitasi dua jenis pinjaman. Pertama,melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki pemerintah daerah. Alternatif lain adalah melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penyedia pinjaman infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan ke daerah.