Menkeu Minta Pengajuan Anggaran Terencana

NERACA

Jakarta-----Pemerintah minta Kementerian-Lembaga (K/L) menyiapkan rincian anggaran belanja yang lebih terencana untuk mencegah terjadinya anggaran terblokir. "Kalau seandainya diblokir itu kan bisa mulai dari pembahasan dengan DPR, diblokir karena status proyeknya belum didukung oleh terms of reference (TOR) atau rincian anggaran belanja (RAB) yang jelas," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh kata Menkeu, dengan adanya rencana anggaran belanja yang memadai maka pembahasan dengan DPR terkait pengadaan proyek-proyek pemerintah dapat dimungkinkan dan lebih dipercepat.

Untuk itu, Agus Marto meminta dalam pertemuan berkala antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan Kementerian Lembaga, rencana pengadaan dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran tersebut dapat diwujudkan. "Justeru itu kita sampaikan dalam pertemuan berkala, direktur anggaran 1,2 dan 3 kita minta proaktif bicara dengan Kementerian Lembaga untuk bisa merealisasi ini," terangnya

Dengan adanya APBN-Perubahan, ini merupakan momen bagus bagi Kementerian Lembaga untuk menyampaikan rincian anggaran belanja serta daftar isian perencanaan anggaran dengan lebih maksimal, apalagi realiasi belanja modal pada triwulan I sudah cukup baik. "Sejak awal tahun meminta supaya Kementerian Lembaga mempercepat penyerapan anggaran sudah disampaikan. Dan kemarin ini belanja modal kan cukup baik, bisa meningkat dengan cukup baik dibandingkan tahun lalu," ujarnya

Saat ini, Menkeu menjelaskan Kementerian Lembaga kembali menyiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran yang baru karena adanya upaya penghematan untuk menjaga anggaran negara. “Sebetulnya Kementerian Lembaga hampir semuanya ada pemotongan anggaran. Tapi dari awal mereka sudah tahu mana yang akan dipotong. Karena adanya penambahan anggaran atau pemotongan tentu harus diterbitkan DIPA baru," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan program penghematan energi dan air pada akhir April 2012. "Apa saja yang harus dihemat, bagaimana caranya dan pengawasannya. Misalkan, gedung-gedung kalau malam dan tidak ada orangnya, jangan menghidupkan lampu dan AC. Listrik harus dihemat," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Jero, penghematan BBM yang bisa dilakukan antara lain tidak bepergian kalau tidak perlu, tidak memakai mobil sendiri, termasuk pembatasan pemakaian BBM berdasarkan kapasitas mesinnya. "Sekarang masih dibahas, apakah di atas 2.000 cc atau 1.500 cc dan bagaimana pengawasannya," katanya.

Dikatakan Jero, program penghematan diperlukan menyusul pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 1 April 2012. Pemerintah kembali merencanakan pembatasan pemakaian premium mobil pribadi berdasarkan kapasitas mesin (cc). **bari/mohar

Related posts