Tim Advokasi Resmi Gugat Gubernur Anies Atas Banjir di Jakarta

Tim Advokasi Resmi Gugat Gubernur Anies Atas Banjir di Jakarta

NERACA

Jakarta - Tim advokasi banjir Jakarta secara resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas banjir yang menimpa wilayah DKI Jakarta pada awal 2020.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor registrasi nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst. secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1).

“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020. Inti gugatan kami ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan dasar gugatan karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya," kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Azas menyebutkan sebanyak 243 orang yang tergabung dalam gugatan kelompok (class action) itu mengalami kerugian sebesar Rp42,33 miliar dan menuntut ganti rugi atau kompensasi. Jumlah masyarakat yang menggugat berkurang sebanyak 30 orang dan kerugian memang mencapai hampir Rp43 miliar seperti ucapan Ketua LBH Jakarta Diarson Lubis pagi tadi.

Selain menuntut ganti rugi, masyarakat juga menuntut Gubernur DKI Jakarta karena tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami oleh warga Jakarta.

"Kalau itu ada (EWS), tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga Sistem Bantuan Darurat, atau Emergency Response. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan," kata pria yang juga Ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.

Oleh karena itu, gugatan kelompok yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menanggapi gugatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya mengatakan itu adalah hal yang biasa.

"Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Balai Kota Jakarta, Senin (13/1).

Yayan mengatakan dalam menghadapi gugatan tersebut, dirinya sudah mempersiapkan tenaga hukum internal dengan opsi penggunaan tenaga ahli."Kami sudah siapkan tim hukum dari dalam, kalau memang perlu tenaga ahli, kita pakai tenaga ahli, ahli apa yang kami perlukan nanti akan dipanggil," ujar Yayan.

Pemanggilan tim ahli tersebut, kata Yayan, tergantung substansi kebutuhannya yang disesuaikan dengan gugatan 'class action' yang diajukan masyarakat.

"Kalau kaya hukum acaranya nanti kami sudah menguasai, kalau ada substansi-substansi, kita lihat dulu gugatannya, nanti akan dikaji. Mereka gugat apa, apa yang mereka ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa dan perlu ahli di bidang apa," ucap Yayan.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui mekanisme "class action" terkait banjir Tahun Baru 2020, menyatakan akan menyerahkan laporannya ke pengadilan pada Senin ini.

"Rencananya kami hari ini, sekitar siang lah habis makan siang sekitar jam 14.00 WIB untuk memasukkan gugatan," kata Koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta Diarson Lubis saat dihubungi di Jakarta.

Jumlah yang menggugat Anies karena merasa dirugikan akibat banjir ini, kata Diarson, awalnya sebanyak 700 orang pelapor dan dari jumlah tersebut, diverifikasi data-datanya dan tersisa 270 laporan."Yang masuk ke kami kira-kita 700-an lah. Tapi dari situ yang lengkap setelah kami verifikasi datanya ada 270-an," tuturnya.

Untuk kerugian dari 270 penggugat ini, Diarson menyebut ditaksir mencapai Rp43 miliar, namun dia masih enggan merinci secara detil kerugian para pelapor tersebut."Rp43 miliar (kerugian). Iya tapi nanti aja itu setelah gugatan," ucapnya.

Diketahui gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, karena masalah banjir Jakarta yang menerjang sejumlah wilayah Jakarta pada 1 Januari 2020. Dokumen gugatan tersebut, disebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ant

BERITA TERKAIT

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional NERACA  Ambon - Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red…

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan   NERACA Jakarta - Mantan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019…

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi   NERACA  Cibinong, Bogor - Warga Perumahan Green Citayam City (GCC), Kecamatan Bojonggede,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis NERACA  Jakarta - Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan penindakan kasus korupsi…

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law  NERACA Jakarta - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya,…

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan NERACA Jakarta - Pabrik kosmetik ilegal di kawasan Jatijajar, Depok,…