Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi

NERACA

Jakarta - Peneliti senior dari Wahid Foundation Alamsyah M. Djafar mengatakan bahwa dalam menyemarakkan semangat toleransi dan antiradikalisme pada tahun ini seharusnya diprioritaskan pada kelompok yang rentan terpapar intoleransi agar tidak terjerumus lebih jauh.

"Jadi, kalau kaitannya dengan toleransi dan intoleransi harus ada prioritas yang menyasar kelompok-kelompok yang rentan terpapar intoleransi. Misalnya, yang tepapar kelompok-kelompok kelas menengah yang memiliki pilihan politik tertentu, kemudian kita sering mendapatkan informasi yang berisi kebencian dan lain sebagainya,” ujar Alamsyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (8/1).

Pada tahun 2019, bangsa Indonesia telah berhasil melewati tantangan kebangsaan melalui proses kontestansi demokrasi. Pada tahun politik dengan ragam dinamika persoalan yang menguak emosi dan persinggungan identitas di ruang publik.

Untuk itulah pada tahun ini bangsa ini harus keluar dari lubang intoleransi, sekat primordial, dan ujaran kebencian demi merekatkan kembali persaudaraan antarwarga bangsa ini.

Selain itu, menurut Alamsyah, menyampaikan narasi alternatif tentang toleransi, perdamaian, dan antiradikalisme kepada kalangan masyarakat juga sangat penting demi memperkuat persaudaraan antarwarga Indonesia.

Selanjutnya, tinggal menentukan siapa mereka dan bagaimana media yang tepat untuk menyasar kelompok-kelompok yang rentan ini.

Misalnya, kepada kelompok ormas yang menggunakan cara-cara kekerasan atau bisa jadi penyampaian narasinya adalah bisa dilakukan oleh para mantan pelaku yang sudah tidak lagi tergabung dengan kelompok "keras" tersebut, atau dia sudah "tobat" dari perbuatan kekerasan yang pernah dilakukannya.

Menurut pria yang pernah menjadi program manager Wahid Foundation ini penyampaian narasi toleransi, perdamaian, dan antiradikalisme juga bisa dilakukan oleh para tokoh, baik itu tokoh bangsa, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama yang selama ini telah menjdi panutan masyarakat.

Apalagi, jika para tokoh tersebut memiliki media sosial (medsos) dan sering memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk mengajak bertoleransi"Jadi, masyarakat bisa mendapatkan narasi toleransi dan perdamaian dari tokoh-tokoh panutannya. Jika tidak dapat bertemu dari tokoh tersebut, saya kira bisa melalui media sosial yang mana mereka bisa langsung mengaksesnya," kata Alamsyah.

Apalagi, lanjut dia, kalau tokoh yang menjadi panutan tersebut sering memberikan narasi perdamaian melalui media sosial dan memiliki banyak follower.

Menurut dia, bisa saja ada pertanyaan bagaimana kalau mereka ini tidak memiliki panutan atau tokoh di lingkungan masyarakatnya. Namun, hal tersebut kecil kemungkinan masyarakat tidak memiliki tokoh panutan atau seseorang yang ditokohkan di lingkungan masyarakat."Jadi, asumsi saya di dalam masyarakat itu selalu ada struktur kepemimpinan," ujarnya. Ant

BERITA TERKAIT

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi   NERACA Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak…

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan   NERACA Kota Pekanbaru - Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si…

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah   NERACA Depok - Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro mengatakan pelajaran tentang Pancasila perlu diubah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…