Menteri LHK - Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir

Siti Nurbaya

Menteri LHK

Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir

Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan salah satu penyebab bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Bogor Barat, Kabupaten Bogor, adalah kerusakan hutan akibat perambahan hutan ilegal dan penambangan liar.

"Tim penegakan hukum dari Kementerian LHK sedang turun ke lokasi untuk melakukan investigasi," kata Siti Nurbaya ketika mengunjungi kebun bibit di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat sore (10/1).

Siti Nurbaya mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan apa penyebab banjir dan longsor yang terjadi wilayah Bogor Barat yang meliputi Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, dan Nanggung, serta langkah-langkah mengatasi bencana tersebut.

Menurut Siti Nurbaya, penyebab banjir dan longsor di di kawasan Halimun-Salak, Bogor, dengan penyebab banjir di Jakarta, itu berbeda.

Siti Nurbaya menjelaskan, di kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), luasnya sekitar 87.000 hektar."Dari luas hutan lindung tersebut, ada sekitar 15.000 hektar yang saat ini sudah terbuka, akibat perambahan hutan ilegal dan penambangan liar," katanya.

Menurut Siti Nurbaya, tim penegakan hukum dari Kementerian LHK sedang turun ke lokasi terdampak bencana, melakukan investigasi. Kementerian LHK juga telah memanggil dan beberapa orang terkait kerusakan hutan di kawasan TNGHS.

Ketika ditanya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi bencana banjir dan longsor di hulu sungai di Bogor itu, Siti Nurbaya menjelaskan beberapa langkah-langkahnya.

Pertama, adalah penanaman kembali kawasan hutan yang rusak dan terbuka. Kedua, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan."Langkah lainnya, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan."

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, dan Nanggung, pada 1 Januari lalu akibat longsor di tiga gunung yakni Gunung Handarusa, Gunung Batu, dan Gunung Cabe. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo…

Ketua DPR - Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia

Puan Maharani Ketua DPR Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia  Semarang - Ketua DPR Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya…

Wakil Presiden RI - Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah  Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis NERACA  Jakarta - Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan penindakan kasus korupsi…

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law  NERACA Jakarta - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya,…

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan NERACA Jakarta - Pabrik kosmetik ilegal di kawasan Jatijajar, Depok,…