Oleh : Yeremia Kogoya, Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Wilayah Papua memang menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pembangunan oleh pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesan jawasentris, karena pemerintah memang ingin membangun Indonesia secara menyeluruh termasuk di Papua.

Semboyan Bhineka tunggal ika harus di implementasikan secara merata. Masyarakat Papua tentu sudah selayaknya mendapat fasilitas yang sama dengan tempat yang ada di daerah luar Papua, agar nantinya semakin banyak masyarakat Papua yang dapat berkontribusi kepada Negara.

            Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah mempersiapkan 5 prioritas dalam upaya percepatan pembangunan di tanah Papua.

            Prioritas tersebut diantaranya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

            Mahfud menuturkan, masyarakat Papua membutuhkan logistik dan pembangunan yang sama seperti masyarakat yang tinggal di luar Papua, utamanya yang berada di Pulau Jawa.

            Oleh karena itu, dirinya juga mendorong atas pelaksanaan percepatan pembangunan Papua agar dapat dikerjakan secara holistik.

            Mantan pimpinan MK tersebut menuturkan, upaya membangun Papua secara holistik merupakan janji negara untuk diwujudkan dan ditegakkan.

            Sebab, pada dasarnya hal itu merupakan wujud dari pengamalan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan perlakuan khusus atau afirmasi. Salah satunya terkait dengan undang – undang tentang otonomi khusus.

            Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus yang sifatnya afirmatif terkait Papua dan Papua Barat.

            Salah satunya adalah instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di provinsi papua dan papua barat.

            Melalui inpres nomor 9 tahun 2017 presiden telah memberikan instruksi kepada 27 kementerian atau lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

            Atas segala upaya terhadap bumi Cenderawasih tersebut, tentu hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tekad untuk memajukan Papua dari waktu ke waktu.

            Kita juga harus mengakui bahwa sebelumnya permasalahan di Papua hampir tidak tersentuh, utamanya terkait dengan sulitnya akses transportasi dan komunikasi.

            Meski demikian, perlahan kondisi Papua akan menunjukkan perubahan, hal tersebut terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur. Salah satu dampak yang sangat terasa adalah BBM satu harga secara nasional. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pembangunan di Papua perlahan menunjukkan yang pasti sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat.

            Sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah mengatakan, Jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi di Papua akan tumbuh lebih cepat karena adanya distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat.

            Pembangunan di Papua juga tidak melulus tentang jalan dan jembatan, tetapi juga tentang pembenahan dan penyelesaian, seperti pembenahan listrik, perbaikan infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan lain sebagainya.

            Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat menceritakan wilayah di Papua seperti Nduga dan Wamena yang terhalang dengan pegunungan tengah pada 5 tahun lalu dan belum ada jalan.

            Masyarakat di sana harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam. Padahal jarak yang ditempuh sekitar 83 Km, tapi karena medan pegunungan yang berat, mobilitas masyarakat dan logistik cukup sulit dilewati.

            Tentu hal ini cukup menyulitkan bagi masyarakat, bagaimana jika terdapat masyarakat di Papua yang sakit dan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

            Oleh karena itulah, pembangunan infrastruktur di Papua menjadi sesuatu yang penting, dan tetap akan menjadi fokus pemerintah untuk 5 tahun ke depan, selain fokus pada pembangunan sumber daya manusia.

            Meskipun tantangan dalam membangun Papua tidaklah ringan, dimana kelompok separatis di sana masih kerap mengganggu upaya pemerintah dalam membangun Papua. Tidak sedikit insiden penembakan oleh kaum separatis yang menewaskan korban baik pihak keamanan maupun masyarakat sipil.

            Namun pemerintah tetap berupaya membangun Papua demi mewujudkan sila kelima Pancasila, kita tentu bersepakat bahwa pembangunan merupakan langkah yang positif untuk memajukan suatu wilayah.

            Jangan sampai kita terprovokasi oleh sesuatu yang akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa, membangun Papua adalah upaya konkrit pemerintah dalam membangun Indonesia secara menyeluruh.