NERACA

Jakarta - PT Pertamina untuk mengevaluasi kembali izin pendirian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang saat ini belum dilaksanakan pembangunannya. “Pertamina harus segera mencabut izin prinsip pembangunan SPBE yang belum terbukti dibangun dan beroperasi,” kata Anggota Komisi C DPRD Kalimantan Barat, Andi Asward seperti yang disampaikan kepada wartawan, kemarin.

Lebih jauh Andi menambahkan pemegang izin SPBE jangan sampai dirangkap oleh pemilik SPBE. Pasalnya, kondisi itu akan melahirkan monopoli bisnis SPBE hingga mereka mengulur waktu membangun SPBE dengan maksud "mengeruk" keuntungan semata. "Sudah pantas Pertamina mengevaluasi izin pendirian SPBE yang telah diterbitkan agar tidak dimonopoli secara terselubung oleh pihak-pihak tertentu saja. Selain melanggar Undang-undang (anti monopoli), juga hingga kini SPBE tersebut terbukti juga tidak kunjung dibangun,” jelasnya.

Andi Asward menyesalkan, kenapa izin pendirian SPBE sampai diberikan pada satu dua perusahaan saja (monopoli), berarti ada permainan antara pengusaha tersebut dengan Pertamina. “Kami dalam waktu dekat akan melakukan rapat intern Komisi C DPRD Kalbar terkait masalah tersebut yang dampaknya sangat merugikan masyarakat seperti contoh kasus tingginya harga gas tiga kilogram di Kabupaten Kapuas Hulu,” tandasnya.

Andi menambahkan, saat melakukan "reses" atau kunjungan ke  Kabupaten Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu, harga gas ukuran tiga kilogram mencapai Rp30 ribu/tabung akibat SPBE tidak kunjung dibangun. "Artinya namanya saja gas subsidi, tetapi harganya masih jauh dari harapan masyarakat banyak, yakni terjangkau dan murah,” ujarnya.      

Ibaratnya, imbuh Andi, maksud pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas untuk meringankan beban masyarakat. Tetapi malah membuat rakyat semakin sengsara karena gas masih dikendalikan atau dimonopoli.      

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengaku, kaget dengan tingginya harga gas ukuran tiga kilogram seperti di Kabupaten Kapuas Hulu. “Masa harga gas ukuran tiga kilogram hingga Rp35 ribu per tabung. Saya belum mengetahuinya karena tidak ada laporan dari Pertamina,” ungkapnya.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar, akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait tingginya harga gas ukuran tiga kilogram tersebut. Tingginya harga elpiji membuat kesulitan masyarakat mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-sehari.      

Koordinasi sendiri, diakui Wagub akan dilakukan oleh Pemprov Kalbar dengan pihak Pertamina mengingat harga yang sangat tinggi. "Komunikasi akan kita lakukan termasuk terhadap seluruh kabupaten/kota untuk melaporkan harga gas kepada Pemprov Kalbar agar diketahui bagaimana tindak lanjut yang harus diketahui untuk diselesaikan dalam mencari solusinya," jelasnya.   

Terhadap pengadaan SPBE yang hingga kini belum merata di seluruh Kalbar, Wagub juga mengatakan dalam rapat koordinasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, Gubernur Kalbar Cornelis sudah mengatakan hal tersebut. “Gubernur saat rakor sudah mengatakan untuk segera diantisipasi untuk segera dipersiapkan pengadaan SPBE yang berhubungan dengan konversi agar berjalan dengan baik," ujarnya.