NERACA

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) mengkhawatirkan target  pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) 2015 tidak akan tercapai, karena masih lemahnya  political will di tingkat daerah  untuk melakukan  langkah-langkah  nyata bagi percepatan  pengembangan  pelayanan  air minum perpipaan  kepada masyarakat.

Ketua Umum Perpamsi Syaiful mengatakan, Pemerintah Indonesia  telah  menetapkan  target  untuk mencapai angka 68,87% proporsi penduduk  yang mendapat  akses air minum  yang aman secara nasional  pada 2015.

Pada saat ini menurut data pemerintah, baru tercapai  47,71%. Sedangkan dari angka itu  yang terlayani secara perpipaan (mayoritas oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM), baru mencapai  25,56%.

Menurut Data Perpamsi, katanya, jumlah  pelanggan  PDAM di seluruh Indonesia  pada 2011 baru mencapai sekitar 9,5 juta  sambungan, sedangkan  untuk mencapai target MDG dalam waktu  3-4 tahun ke depan  berdasarkan perhitungan  pemerintah, diperlukan  penambahan 8,5 juta sambungan lagi.

Syaiful yang didampingi Direktur Eksekutif Perpamsi Agus Sunara mengatakan masalah-masalah  yang dihadapi PDAM dalam melakukan percepatan pengembangan  pelayanan air minum kepada masyarakat  pada umumnya bermuara pada lemahnya political will di tingkat daerah.

Indikatornya  antara lain  adalah kurangnya  perhatian dan dukungan  yang diberikan  bagi pemberdayaan  PDAM, padahal PDAM adalah milik pemerintah  daerah  yang menjadi alat utama untuk melayani kebutuhan  air minum  yang menjadi hajat hidup masyarakat.

Kurangnya perhatian  dan dukungan  bagi PDAM dapat dilihat  antara lain dari minimnya  penyertaan modal  untuk PDAM dalam APBD, dihambatnya  penyesuaian  tarif yang notabene belum full cost recovery, tidak ada dukungan  yang optimal  bagi rencana bisnis PDAM dan tidak diterapkannya tata kelola  yang baik mulai dari  proses  rekrutmen direksi dan staf, hingga  intervensi  yang mengganggu profesionalisme  PDAM sebagai sebuah perusahaan.

Kepedulian untuk mengejar target MDGs di bidang air minum di banyak daerah, kata Agus Sunara, masih dirasakan sangat  kurang. Di Jakarta saja, ibukota  negara yang sedang  sibuk menghadapi  gelaran pemilihan  gubernur, tak terdengar secuil pun visi dan misi  para bakal  calon  tentang apa  yang akan dilakukan  untuk  menangani krisis  air di Jakarta, termasuk  bagaimana membenahi  kinerja PAM Jaya dan kedua operatornya, PT Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Semua bakal calon gubernur hanya membicarakan  ide-ide mengatasi  masalah  kemacetan, banjir, sampah dan transportasi. Padahal  persoalan  air jauh lebih vital, karena air  adalah kebutuhan  pokok yang tidak bisa  disubstitusi  dengan  apapun. Krisis air  di Jakarta akan melumpuhkan  ibukota  lebih fatal  daripada kemacetan, banjir dan  sampah.

Penyehatan PDAM

Program penyehatan PDAM adalah salah satu  langkah  strategis  yang dilakukan  pemerintah cq Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat  fungsi PDAM sebagai pelaksana di garda terdepan pelayanan air minum  perpipaan  bagi masyarakat.  Kinerja PDAM dievaluasi  setiap tahun.

Pada 2011, menurut hasil  evaluasi  Badan Pendukung  Pengembangan  Sistem Penyediaan Air  Minum (BPPSPAM) Kemenpu hanya 142  PDAM yang masuk  dalam kategori sehat, sebanyak 129  PDAM masuk kategori kurang sehat dan 70 PDAM kategori sakit. Sisanya tidak dapat diaudit.

Ini menunjukkan bahwa mayoritas PDAM  masih lemah, sehingga kita tidak bisa berharap banyak bahwa  mereka akan memiliki kemampuan  yang cukup  untuk  mengembangkan pelayanan.  (agus)