BPR Harus Manfaatkan Dana Menganggur

BPR Harus Manfaatkan Dana Menganggur

Surabaya—BPR Jatim diminta segera mengalokasikan dana menganggur yang mencapai senilai Rp120 miliar untuk disalurkan terhadap sejumlah debitur. Alasanya  dana itu dapat berakibat buruk jika tidak diserap oleh masyarakat. "Dana yang menganggur ini akan dibayar oleh keuntungan yang tertunda oleh bank," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Selasa.

Menurut Soekarwo, dari besaran dana menganggur di BPR Jatim tersebut, sebanyak Rp100 miliar di antaranya merupakan dana pensiun. "Walau demikian, secara keseluruhan kami menilai kinerja BPR Jatim pada tahun 2011 sudah baik, tetapi dengan masih adanya dana yang nganggur diperlukan kerja keras untuk meminjamkannya," tambahnya

Mengenai kinerja BPR Jatim selama tahun 2011, Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jatim, R Soeroso mengemukakan, tahun 2011 merupakan momentum yang penuh tantangan menyusul krisis ekonomi di Amerika Serikat. "Bahkan, krisis ekonomi yang ditandai dengan lesunya sektor riil dan daya beli masyarakat," ucapnya.

Sesuai indikator tingkat kesehatan bank, kata dia, per akhir 2011 pencapaian modal PT BPR UMKM Jatim mencapai Rp98,922 miliar. Komposisi saham Pemprov Jatim Rp85,380 miliar atau 86,31 persen, diikuti saham pemerintah kabupaten/kota seJatim Rp13,391 miliar atau 13,54 persen dan saham DPP Bank Jatim Rp150,1 juta atau 0,15 persen dari total saham. "Tapi, kinerja rasio kecukupan modal 'CAR' pada tahun 2011 mencapai 26,42 persen atau melebihi ketetapan rasio Bank Indonesia minimal delapan persen. Dari kinerja tersebut menunjukan bahwa modal kami sehat," paparnya.

Di sisi lain, tambah dia, pencapaian keseluruhan aset pada tahun 2011 sebesar Rp884,15 miliar atau meningkat 50,13% dibandingkan tahun 2010. Nominal tersebut meliputi aktiva produktif 2011 sebesar Rp856,124 miliar atau meningkat 50,61% dari tahun 2010. "Sementara, penempatan pada bank lain pada tahun 2011 sebesar Rp236,165 miliar naik 21,58% dibandingkan tahun 2010 seiring kenaikan dana pada periode tersebut," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, kinerja kredit yang diberikan pada tahun 2011 mencapai Rp619,959 miliar atau tumbuh 65,68% daripada pencapaian tahun 2010. Besaran dana itu disalurkan kepada 48.741 debitur dengan plafon kredit rata-rata Rp12,720 juta per orang. Dari penyaluran itu, tingkat kredit macet "NPL" selama tahun 2011 sebesar 0,20% atau terkategori sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia di mana kesehatan suatu bank bisa mencatatkan NPL di bawah 5%. "Alokasi kredit pada tahun 2011, kontribusi terbesar disumbang oleh sektor jasa 52,91%, perdagangan hotel dan restoran 37,62%, pertanian 8,06%, dan sisanya industri," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…