Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan pembuatan cetak biru pendidikan harus melibatkan banyak pihak. "Agar nantinya cetak biru pendidikan ini bukan hanya milik Kemendikbud, tapi milik semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun secara bersama-sama," ujar Ubaid dalam konferensi pers di Jakarta. Ubaid menyarankan agar penyusunan cetak biru pendidikan juga melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, organisasi profesi, dan pihak yang terkait.

Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Qudrat Nugraha juga menegaskan hal yang serupa. Hal itu dikarenakan cetak biru tidak hanya membicarakan nasib pendidikan beberapa tahun ke depan, melainkan beberapa puluh tahun ke depan. "Jangan sampai seperti kebijakan sebelumnya, yang tidak melibatkan pihak terkait. Akibatnya banyak protes dari pihak lainnya," kata Qudrat.

Selain permasalahan cetak biru pendidikan, Qudrat juga menyoroti belum adanya wakil menteri pendidikan dan kebudayaan. Padahal jika dibandingkan kementerian lainnya, Kemendikbud memiliki pegawai yang lebih banyak. Begitu juga jumlah murid yang ditanganinya. "Sampai saat ini, belum ada wakil menteri dan juga tidak ada komisi pendidikan di tingkat nasional," sebut dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta waktu enam bulan untuk membuat cetak biru pendidikan. Selama ini, Indonesia belum memiliki cetak biru pendidikan yang berdampak pada program pendidikan yang jalan sendiri-sendiri.