Neraca

Jakarta – Rencana pemerintah menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi tinggal menunggu waktu. Pasalnya, rencana tersebut sudah matang dan eksekusinya siap dilakukan setelah pemerintah menggabungkan BUMN perkebunan dan kehutanan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, holding perkebunan sudah selesai prosesnya di Kementerian BUMN dan sekarang sedang di Kementerian Keuangan dan Kemenko serta di Sekretaris Negara. “Prosesnya holding BUMN farmasi tinggal sebentar lagi,”katanya di Jakarta, Senin (16/4).

Menurutnya, holding BUMN farmasi dimaksudkan untuk memberikan penanganan obat di seluruh Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan saat ini, pihaknya sedang meminta deputinya untuk mempercepat melakukan proses holding farmasi ini.

Sebelumnya, PTPN III menyatakan kesiapannya untuk menjadi induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan. Nilai aset holding BUMN perkebunan diperkirakan bisa mencapai sekira Rp40 triliun. "Kami siap jika pemegang saham menujuk PTPN III sebagai holding BUMN kebun," kata Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar.

Kendati demikian, Amri menambahkan, perusahaan kebun pelat merah yang dipimpinnya menunggu keputusan dari Kementerian BUMN selaku pemagang saham penuh 15 BUMN perkebunan. Namun, dia menuturkan, jika PTPN III dipilih sebagai holding BUMN perkebunan, maka perseroan akan melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan pemegang saham.

Untuk tahap awal, mekanisme holding BUMN perkebunan masih dioperasikan sesuai dengan mekanisme holding pupuk dan semen. Sebelumnya, Pemerintah memastikan PT Kimia Farma Tbk akan mengambilalih 100 persen saham PT Indofarma Tbk, setelah perusahaan itu menghimpun dana melalui penerbitan saham baru (rights issue). "Kimia Farma 'rights issue' untuk mengambil seluruh saham Indofarma dan menjadi perusahaan yang besar. Akuisisi itu merupakan bagian dari program penggabungan BUMN," kata Deputi Menteri BUMN bidang Privatisasi dan Perencanaan Stategis Pandu Djajanto.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham publik Indofarma seri B sekitar 19,32 persen, sedangkan pemerintah menguasai 80,66%. Sementara publik menguasai 9,70% saham Kimia Farma dan pemerintah menguasai 90,25%.

Sebagai infornasi, PT Indofarma Tbk (INAF), hingga kuartal I-2012 mengklaim telah mencapai penjualan sekitar Rp180 miliar.

Direktur Riset dan Pemasaran INAF Elfiano Rizaldi mengungkapkan raihan penjualan ini berasal dari penjualan produk perseroan senilai Rp120 miliar dan sisanya berasal dari kontribusi anak usaha."Capaian penjualan ini berpotensi memberikan laba bersih bagi perseroan pada kuartal I/2012,"paparnya.

Pihaknya optimistis akan meraih kinerja positif untuk laba bersih perseroan.Dalam catatan sejarah perseroan, baru dapat mencatatkan laba bersih positif minimal pada triwulan III setiap tahunnya. Hal ini karena kinerja INAF masih sangat bergantung pada realisasi tender pembelian dari pemerintah yang selalu baru dimulai prosesnya pada awal triwulan II setiap tahunnya. (bani)