Pemerintah Anggarkan Pembatasan BBM Rp400 M

NERACA

Jakarta—Pemerintah mengaku telah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk penerapan aturan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Jabodetabek. "Anggaran tersebut akan diberikan kepada BPH Migas untuk menyiapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengaturan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil dengan kapasitas tertentu," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Evita H. Legowo di Jakarta, Senin.

Menurut Evita, anggaran tersebut berasal dari dana diversifikasi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp964 miliar. "Selain untuk pengawasan, anggaran sebesar Rp964 miliar digunakan juga untuk pengadaan 14.000 'converter kit' CNG (Compressed natural gas) dan 10.000 'converter kit' LGV (liquid gas for vehicle), servis dan bengkel," tambahnya

Dikatakan Evita, peraturan pembatasan BBM akan diterapkan untuk mobil pribadi pada Juli 2012 di kawasan Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan milik instansi pemerintah baik pusat dan daerah maupun BUMN, akan dilakukan pada Mei dan khusus untuk Jawa dan Bali. "Jumlah kendaraan instansi pemerintah saat ini ada 10.000 unit di Jawa dan Bali. Namun, pemerintah masih membahas secara rinci mengenai implementasinya di Jakarta," paparnya

Evita menambahkan, pembatasan BBM bersubsidi masih berdasarkan kapasitas mesin dan bukan tahun pembuatan kendaraan. "Untuk mekanisme pengawasan distribusi BBM berada dalam kewenangan BPH Migas," tegasnya

Sementara itu, Kepala BPH Migas Andy N. Sommeng mengatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan tanpa pemakaian teknologi apapun, salah satunya dengan cara pemberian stiker khusus pada kendaraan. "Mekanisme pembatasan yang kini tengah dibahas adalah pemakaian stiker pada kendaraan 1.300 cc," ujarnya

Mekanisme lain, lanjutnya, adalah pengaturan jalur kendaraan yang boleh dan tidak boleh memakai BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Andy, tanpa teknologi pembatasan bisa dilakukan secara lebih cepat, sementara, jika menggunakan teknologi membutuhkan waktu cukup lama, karena harus melakukan tender dan uji coba. Ke depan, tambahnya, BPH Migas akan menggunakan teknologi untuk pengawasan. Tujuan dari pembatasan BBM adalah untuk menjaga kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter.

Sementara itu terkait penjualan gas, Deputi Operasi Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Rudi Rubiandini di Jakarta, Senin, mengatakan penjualan LNG terbesar berasal dari Kilang Bontang, Kaltim, dengan prognosa sebesar 10 miliar dolar AS. Selanjutnya, berasal dari Kilang Arun, Aceh sebesar 1,1 miliar dolar AS dan Tangguh, Papua 2,7 miliar dolar AS.

Menurut Rudi, dari pendapatan LNG Tangguh tersebut, sebanyak 426 juta dolar AS merupakan penjualan ke Fujian, China. "Penjualan ke Fujian itu sebesar tiga persen dari total 2012," katanya.

Sesuai jadwal selama empat tahun sekali, pada 2012 ini, pemerintah kembali akan merenegosiasi kontrak harga jual LNG Tangguh ke Fujian. Harga Fujian yang hanya sekitar tiga dolar per MMBTU dinilai terlalu rendah.

Rudi mengatakan, harga Fujian hasil renegosiasi sebesar 6-7 dolar per MMBTU sudah cukup memadai pada saat harga minyak sekitar 100 dolar AS per barel. "Bertahap, nanti empat tahun dinaikkan lagi," jelasnya

Dihubungi terpisah, pengamat otomotif Suhari Sargo mengatakan bahwa perlu kesiapan infrastruktur agar peraturan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan efektif. "Untuk menghindari penyimpangan, pemerintah diharapkan membangun SPBU khusus Premium dan khusus Pertamax,” katanya. **mohar/cahyo

Related posts