Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ketika perekonomian dunia sedang terguncang, resesi global seolah bukan lagi cerita baru. Sejumlah beberapa negara pemegang surat utang AS juga terpukul pada perekonomian domestik masing-masing. Yang menjadi pertanyaan penting saat ini, bagaimana dengan Indonesia?

Negeri ini tampaknya belum merasakan dampaknya. Ini terlihat dari kondisi ekonomi Indonesia cukup kokoh, kinerja emiten bursa masih dapat diandalkan, laba bank BUMN masih memikat. Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih bertahan di level 4.000 an, serta kurs rupiah terhadap dolar AS relatif stabil di kisaran Rp9.000.  

Coba lihat kasus gagal bayar utang negara Paman Sam itu mencapai US$14,3 triliun. Hal itu nyaris sama dengan angka PDB sebesar US$14,8 triliun yang membebani setiap penduduk Amerika US$46,825, sedangkan bagi pembayaran pajak mencapai US$130.000 per kapita. Rasio utang AS pun terhadap PDB mencapai 98,5%, sedangkan penerimaan pajak hanya 30,5% dan pembelanjaan 46,5%. Jauh berbeda dengan kondisi Indonesia.

Dari gambaran tersebut, ada hal yang menarik perlu diperhatikan, yaitu Amerika Serikat kini bukan lagi negara yang mendominasi finansial global, termasuk di dalam negeri. Untuk itu sudah saatnya Indonesia harus berani mereformasi kebijakan anggaran yang selama ini bersandar pada utang, bahkan perlu radikal melalui moratorium utang.  

Pasalnya, total utang Indonesia hingga Februari 2012 menurut data Kemenkeu adalah Rp 1.937 triliun, meningkat Rp 134 triliun dari posisi November 2011 Rp 1.803 triliun. Namun rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) saat ini masih berada kurang dari 30%.

Sayangnya, sebagian besar utang tersebut (80%) dipakai sebagai pengeluaran anggaran belanja rutin birokrasi seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan yang lebih tragis, utang dijadikan instrumen “bagi-bagi” uang para elit birokrat sehingga membuat postur APBN selalu defisit tiap tahunnya.

Jelas,  utang negara yang seharusnya seharusnya dimanfaatkan bagi efek peningkatan kesejahteraan rakyat malah berdampak ketidakniscayaan, malah membuat kondisi perekonomian negara selalu dalam keadaan memprihatinkan.

Bayangkan dengan kondisi  rasio utang AS yang mencapai 100% atas PDB, Yunani 117%, Italia 100%, bahkan Jepang yang mencapai angka 200%. Kendati demikian, kondisi utang negara kita lebih baik ketimbang negara lain jangan dijadikan alasan sebagai kebijakan budaya utang yang terus menerus.

Karena bila paradigma itu yang dipegang, maka yang terjadi ialah potensi multiplier effect penggerogotan anggaran dari kebijakan utang yang dilakukan secara masif. Seperti rutinitas pembayaran utang yang jatuh tempo serta bunga pinjaman. Hal ini akan sangat berbahaya bagi perekonomian dalam negeri.

Adalah perlunya langkah nyata evaluasi utang yang korelasinya dengan kesejahteraan yang masih langka perlu disikapi secara bijak oleh para petinggi negeri ini. Tidaklah berlebihan jika kebijakan restrukturisasi utang secara radikal patut terus disuarakan. Hal ini sebagai penegasan bahwa pengelolaan pasar keuangan dunia selama ini telah mendatangkan bencana ekonomi bagi negara lain.