NERACA

Jakarta – Uni Eropa menilai minyak sawit mentah Indonesia merupakan produk yang sangat berkualitas, namun cara mengolahnya saja yang tidak sesuai standar. Karena itu, Uni Eropa menegaskan sikapnya tidak melakukan pemblokiran produk ekspor sawit asal Indonesia sembari mendorong industri sawit dalam negeri untuk segera membereskan masalah pengolahan sawit tersebut.

"Jadi, sebenarnya tidak ada pemblokiran ekspor CPO dari Indonesia. Saya jamin itu. Kalau ada yang bilang seperti itu, silakan datang kepada saya dan kita selesaikan di pengadilan," ujar Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Duta Besar Julian Wilson dalam Workshop Agriculture, Standards, SPS, TBTs and NTMS & Preparing for FTA Negotiations and Bilateral FTA Negotiations Simulation, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (16/4).

Permasalahan polusi, menurut dia, juga bukanlah hal baru. Dia mencontohkan Kota London pernah kotor oleh polusi karena pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun, mereka bisa bangkit dan menyelesaikan hal tersebut. Dan 40 tahun lalu mereka bisa menemukan teknologi yang bisa membersihkan udara. "Saat ini Inggris menawarkan teknologi itu kepada Indonesia," ujar Wilson.

Dengan demikian untuk mendorong penyelesaian masalah ini, Uni Eropa sudah menyiapkan dana bantuan senilai 10 juta Euro untuk membantu memulihkan citra Indonesia di mata internasional. "Jadi ayo kita selesaikan masalah ini sama-sama. Indonesia bisa menghasilkan CPO tapi juga tetap bisa melindungi sumber daya alamnya," ujarnya.

Julian menjelaskan bahwa CPO sebenarnya sangat disukai oleh orang Eropa. Di Belanda misalnya, sambungnya, 70% produk olahan menggunakan minyak kelapa sawit. Contohnya untuk produk sabun. Namun, harus disadari akan ada perubahan dalam selera baik di Eropa atau Jepang. "Mungkin mereka ingin memperhatikan lingkungan hijau," tandasnya.

Banyak Kendala

Julian Wilson juga mengakui banyak kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan di negara ASEAN yang masuk ke pasar Eropa. "Memang banyak perusahaan ASEAN kesulitan ketika memasuki pasar-pasar Eropa selama ini," ujarnya.

Dia mengungkapkan, hambatan tesebut lebih dikarenakan pasar wilayah Eropa memiliki standar yang tinggi. Untuk itu, Eropa juga sangat ingin membantu untuk mengatasi hal itu. "Sehingga mereka mudah memasuki pasar Eropa dan setelah itu mereka bisa gunakan kemampuan mencapai standar tersebut ke pasar global," jelasnya.

Lebih lanjut Julian mengatakan, sebaliknya perusahaan Eropa juga mengharapkan mendapatkan akses yang setara dengan negara yang tergabung dalam ASEAN untuk masuk di wilayah negara-negara ASEAN. "Sebaliknya boleh saya kemukakan kendala perusahaan-perusahaan dari Eropa adalah perlakuan atau jaminan perlakuan akses yang setara ke pasar-pasar ASEAN," ujarnya.

Terkait hal ini, sebelumnya pelaku usaha dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) mengaku keberatan jika pemerintah memindahkan basis pelabuhan ekspor dari Rotterdam, Belanda, ke Turki dan dua negara Eropa Timur. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menjelaskan, produsen kelapa sawit menilai pasar Eropa Barat atau pasar tradisional belum mengalami penurunan permintaan meski ke depan industri harus melebarkan pasarnya hingga Eropa Timur, Afrika, dan Timur Tengah.

Dijelaskan Fadil, pasar tradisional CPO di Eropa dan beberapa negara Eropa Tengah masih cukup besar. Itulah sebabnya, mereka menilai pemerintah belum perlu memindahkan basis pelabuhan ekspor dari sana. Saat ini, lanjutnya, belum ada penurunan permintaan dari wilayah tersebut meski di kawasan itu mengalami perlambatan ekonomi.

Menurut Fadhil, sudah puluhan tahun mengekspor CPO melalui pelabuhan Rotterdam. Oleh karena itu, pelaku usaha keberatan jika pemerintah berusaha mengubah basis pelabuhan ekspor dari Rotterdam, Belanda ke Turki, Serbia, dan Jerman. "Yang menjadi pertanyaan, apakah refinery atau pengolahan di tiga negara itu cukup besar atau tidak? Hal ini disebabkan beberapa perusahaan seperti Wilmar memiliki refinery sendiri di Rotterdam dan faktor biaya patut dipertimbangkan karena saat ini biaya ke Rotterdam juga tidak terlalu mahal," terangnya.

Karena itu, Fadhil mengatakan pelaku usaha memang berencana untuk melakukan diversifikasi, tetapi tanpa perlu meninggalkan pasar lama. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan utama diversifikasi ialah negara Eropa Timur, misalnya Polandia, Serbia, dan negara-negara Mediterania, seperti Turki dan Iran.